SULSELSATU.com, MAKASSAR – Antrean panjang kendaraan terjadi di hampir seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan masyarakat mendapatkan pasokan bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga memicu kemacetan di sejumlah titik akibat panjangnya antrean kendaraan.
Situasi di lapangan bahkan sempat memanas. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan perkelahian antarwarga yang terjadi di tengah antrean kendaraan di salah satu SPBU.
Kondisi tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah pihak, termasuk Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham. Ia meminta PT Pertamina transparan mengenai kondisi distribusi BBM yang menyebabkan antrean panjang di berbagai SPBU.
“Pertamina harus transparansi mengeluarkan data. Sebenarnya ada apa ini di Makassar? Kenapa sampai bisa seperti ini? Kalau pihak Pertamina cuma mengatakan terjadi panic buying, itu saya rasa cuma bahasa gula-gula. Bahasa yang tidak masuk akal,” kata Ari, saat dihubungi, Jumat (11/9/2026).
Ari menjelaskan, jumlah kendaraan di Kota Makassar tidak tiba-tiba meningkat dalam jumlah besar sehingga menyebabkan penumpukan di SPBU. Menurutnya, jumlah kendaraan yang ada saat ini relatif telah berlangsung selama beberapa tahun.
“Sehingga kalau ada antrean, tidak mungkin itu dinamakan panic buying. Kalau cuma satu-dua SPBU yang terjadi penumpukan antrean, itu bisa kita katakan panic buying. Tapi kalau keseluruhan, ini tidak mungkin,” katanya.
Karena itu, Ari menduga terdapat persoalan lain dalam distribusi BBM yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh Pertamina. Salah satu hal yang dipertanyakannya adalah kemungkinan adanya perubahan atau pengurangan kuota BBM bersubsidi yang didistribusikan setiap hari.
“Pasti ada yang ditutup-tutupi dari Pertamina. Apakah jumlah bahan bakar yang bersubsidi tiba-tiba dipotong subsidinya kemudian dijatah berapa per hari sehingga menimbulkan antrean, itu satu,” tutur legislator NasDem itu.
Ia juga menyoroti kebijakan operasional SPBU selama 24 jam yang dinilai belum menyelesaikan persoalan secara substansial. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan efektif apabila jumlah BBM yang didistribusikan kepada SPBU tetap terbatas.
Ari menilai kebijakan tersebut justru berpotensi membuat masyarakat tetap mengantre hingga stok BBM habis pada jam tertentu. Ia mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut dalam mengatasi kelangkaan pasokan.
“Orang antre, ternyata di jam berapa sudah habis dan ternyata ditutup. Itu kan akal-akalan mereka untuk membuat masyarakat Makassar tenang,” katanya.
Untuk memastikan penyebab antrean panjang, Ari meminta Pertamina membuka data distribusi BBM secara transparan. Ia meminta data kuota harian untuk berbagai jenis BBM pada tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan kondisi saat ini.
“Saya selaku anggota DPRD Kota Makassar meminta Pertamina buka datanya secara terang-benderang,” tegasnya.
Ia menyebut data yang perlu dibuka antara lain kuota distribusi harian untuk Pertamax, Pertalite, Biosolar, serta jenis BBM lainnya. Data tersebut, kata dia, penting untuk melihat apakah terjadi perubahan jumlah pasokan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Per hari ini berapa juga jumlahnya? Supaya kita bisa melihat apakah memang tetap sama atau ada pengurangan. Kalau memang tetap sama, masuk akal kalau bisa dibilangi panic buying. Tapi kalau ada penurunan, saya yakin penurunannya signifikan sehingga terjadi hal-hal seperti ini,” jelas Ari.
Ari juga meminta pemerintah pusat turun tangan melakukan audit dan survei untuk mengetahui akar persoalan distribusi BBM di Kota Makassar. Menurutnya, kewenangan DPRD Kota Makassar untuk menyelesaikan persoalan tersebut sangat terbatas.
Ia berharap pemerintah pusat dan pihak terkait tidak menunggu hingga terjadi korban atau konflik yang lebih besar sebelum mengambil langkah.
“Jangan ributmi semua, jangan ada korban baru mau turun semua. Ini sebenarnya sudah terjadi hampir dua bulan, masa mereka semua tutup mata?” ujar Ari.
Menurutnya, persoalan antrean BBM perlu segera ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti api yang harus dipadamkan sejak masih kecil.
“Kalau ada asap, ya pasti ada apinya. Sehingga jangan biarkan apinya membesar kemudian mau dipadamkan. Lebih bagus itu api kecil itu dimatikan memang sebelum ini menjadi besar,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar