SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menegaskan kritik yang disampaikan dari dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seharusnya menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah, bukan justru merusak soliditas partai-partai pendukung.
Pernyataan itu disampaikan Idrus menanggapi sorotan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, terhadap kinerja sejumlah menteri yang dinilai belum maksimal dalam menjawab persoalan masyarakat.
Tiga menteri dari Partai Golkar turut menjadi perhatian, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Baca Juga : Idrus Marham Pertanyakan Objektivitas Survei CELIOS yang Beri Nilai Buruk ke Bahlil
Idrus menilai kritik dalam koalisi merupakan hal yang wajar. Namun, kritik tersebut harus disampaikan dengan niat tulus, berdasarkan fakta, objektif, jujur, dan berkeadilan, serta berorientasi pada perbaikan pemerintahan.
“Kalau kritikannya disampaikan dengan niat yang tulus, objektif, faktual, jujur dan berkeadilan untuk memperkuat Koalisi Merah Putih bagi suksesnya pemerintahan Prabowo, maka penguatan itu semakin solid,” kata Idrus, Jumat (30/10/2026).
Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo kerap menggambarkan Indonesia sebagai rumah besar yang harus dirawat dan dibangun bersama. Karena itu, seluruh elemen koalisi semestinya saling mengingatkan, mengkritisi, sekaligus memperkuat satu sama lain.
Baca Juga : Idrus Marham Dukung Rocky Gerung di Wantimpres, Kritik Dinilai Lebih Efektif dari Dalam
Menurut Idrus, kritik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap kebersamaan. Sebaliknya, evaluasi internal dibutuhkan agar setiap anggota koalisi dapat memperbaiki kekurangan dan memastikan kebijakan Presiden Prabowo berjalan sesuai sasaran.
Idrus juga mengingatkan pentingnya melihat persoalan secara menyeluruh. Penilaian terhadap kinerja seorang menteri, kata dia, tidak cukup hanya melihat hasil akhir, tetapi perlu mempertimbangkan proses kebijakan, koordinasi antarkementerian, serta berbagai upaya yang telah dilakukan.
Ia mencontohkan hubungan Kamrussamad dan Bahlil yang telah terjalin sejak keduanya aktif di organisasi kepemudaan KNPI dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Baca Juga : Kamrussamad Siap Perkuat Sinergi DPR dengan Menkeu Baru Suahasil Nazara
Idrus yang pernah menjabat Ketua Umum DPP KNPI dan Sekjen DPP Partai Golkar mengaku telah mengenal keduanya dalam perjalanan organisasi maupun politik.
Dengan latar belakang hubungan tersebut, Idrus berharap kritik yang disampaikan tetap mengedepankan objektivitas dan tidak mengabaikan konteks persoalan.
Ia bahkan mempertanyakan alasan sorotan Kamrussamad secara spesifik diarahkan kepada tiga menteri dari Golkar, sementara persoalan pelayanan publik juga berada dalam lingkup kementerian lainnya.
Idrus mengingatkan, kritik yang tidak disampaikan secara komprehensif dan berkeadilan justru berpotensi melemahkan posisi pihak yang menyampaikannya.
“Apabila kritik itu tidak disertai niat tulus, tidak objektif, tidak komprehensif atau holistik, tidak terintegrasi, dan tidak berkeadilan, maka boleh jadi kritik itu kembali mendegradasi pengkritik itu sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, Idrus menegaskan bahwa pandangannya bukan bentuk penolakan terhadap evaluasi. Ia justru mendorong agar setiap kritik diikuti dengan introspeksi dan kesediaan untuk memperbaiki kinerja bersama.
Baca Juga : Idrus Marham Luncurkan Buku tentang NU dan Tantangan Peradaban
Di sisi lain, Idrus memastikan dinamika kritik tersebut tidak akan mengubah sikap Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Prabowo. Ia menyebut arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, tetap jelas, yakni seluruh kader harus menjaga komitmen politik sekaligus bekerja lebih proaktif.
“Apapun tantangan, apapun kritikannya, kita tidak akan goyah sedikit pun mendukung pemerintahan Prabowo. Bahkan harus memacu dan memicu kita untuk berbuat lebih proaktif memastikan sukses periode pertama sebagai eskalator sukses kepemimpinan Prabowo periode kedua,” kata Idrus menirukan arahan Bahlil.
Idrus juga menyinggung komunikasi antara Bahlil dan Presiden Prabowo yang menurutnya berlangsung intensif. Ia mencontohkan momentum peluncuran buku *10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia*, ketika Presiden memberikan apresiasi terhadap kinerja Bahlil.
Ia menambahkan, keberhasilan pemerintahan Prabowo pada periode pertama menjadi kepentingan strategis bagi Golkar untuk menjaga kesinambungan dukungan politik pada periode berikutnya, yakni 2029–2034.
Sebelumnya, Kamrussamad menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik, mulai dari pemadaman listrik, antrean bahan bakar minyak (BBM), pemberantasan judi daring dan pinjaman daring ilegal, hingga akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menilai persoalan tersebut berpotensi mengganggu rantai pasok ekonomi dan memengaruhi kepercayaan investor. Sorotan itu juga disampaikan dalam diskusi mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026.
Menanggapi hal tersebut, Idrus kembali mengajak seluruh elemen Koalisi Merah Putih menjaga ruang kritik tanpa mengorbankan kebersamaan. Baginya, soliditas koalisi tidak diukur dari absennya kritik, melainkan dari kemampuan seluruh anggotanya menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan.
“Kalau ada kritik di dalam, kita harus meyakini bahwa niatnya untuk bersama-sama membangun dan mendukung Prabowo agar sukses memimpin bangsa periode pertama ini. Sukses periode pertama menjadi eskalator menuju kepemimpinan Prabowo periode kedua (2029–2034). Di sinilah relevansi dan urgensinya Koalisi Permanen Merah Putih,” pungkas Idrus.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar