SULSELSATU.com, JAKARTA – Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta menyampaikan kritik terhadap sejumlah persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, dan demokrasi di Indonesia.
Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat serta memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan.
Sikap tersebut disampaikan melalui pernyataan bertajuk “Seruan dari Proklamasi 27 Jakarta: Berpihak kepada yang Terpinggirkan” yang dibacakan di Aula Lantai 1 Kampus STFT Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).
Dalam pernyataannya, sivitas akademika STFT Jakarta menyoroti enam persoalan utama, yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penanganan bencana, tekanan ekonomi rakyat, ketimpangan pembangunan daerah, penurunan kualitas demokrasi, serta krisis keteladanan elite politik.
Pada persoalan lingkungan, STFT Jakarta menyoroti luas kebakaran hutan dan lahan yang disebut mencapai lebih dari 202 ribu hektare sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Angka tersebut, berdasarkan data yang dikutip dalam pernyataan mereka, meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Mereka juga menyoroti dampak kesehatan akibat karhutla serta keterlibatan perusahaan di kawasan terbakar. STFT Jakarta mendesak penegakan hukum secara terbuka terhadap pihak yang bertanggung jawab, termasuk pemulihan lahan bekas kebakaran.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pemulihan korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.
Sepuluh bulan setelah bencana, mereka menyebut masih terdapat warga yang tinggal di hunian sementara tidak layak, anak-anak belajar di tenda, serta korban yang belum memperoleh kepastian pembangunan hunian tetap.
Di sektor ekonomi, STFT Jakarta menilai pelemahan daya beli masyarakat perlu menjadi perhatian pemerintah. Mereka menyinggung kurs rupiah yang disebut mencapai Rp18.183 per dolar AS pada 28 Oktober 2026 serta kenaikan harga pangan bergejolak sebesar 5,81 persen dalam setahun.
Sementara itu, dalam persoalan pembangunan daerah, mereka menyoroti penurunan transfer ke daerah dari realisasi Rp849 triliun pada 2025 menjadi pagu Rp693 triliun pada 2026.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap pembiayaan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah.
STFT Jakarta juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Dalam pernyataannya, mereka mengutip penurunan skor Indonesia pada Indeks Demokrasi Economist Intelligence Unit (EIU) dari 6,53 pada 2023 menjadi 6,37 pada 2025, serta data penangkapan dan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi sepanjang 2025–2026.
Mereka turut menyoroti pembatasan konten terkait aksi demonstrasi di ruang digital. Pemerintah diminta membuka dasar setiap penurunan konten yang berisi kritik kepada publik serta menghentikan penangkapan dan kriminalisasi warga karena menyampaikan pendapat.
Atas berbagai persoalan tersebut, sivitas akademika STFT Jakarta menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan elite politik.
Pertama, mereka menyatakan dukungan terhadap mahasiswa dan pemuda yang menyampaikan kritik secara damai terhadap kebijakan pemerintah. Mereka juga meminta agar warga yang ditangkap atau dikriminalkan karena menyampaikan pendapat mendapat perhatian.
Kedua, pemerintah didorong mengevaluasi kebijakan yang dinilai menyerap anggaran besar, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). STFT Jakarta meminta agar anggaran dialihkan untuk pemulihan daerah, pendidikan, stabilitas harga pangan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan layanan kesehatan.
Terkait program MBG, mereka mendorong penghentian skema yang bersifat menyeluruh dan pengalihannya menjadi program gizi terarah bagi anak dan ibu yang rentan.
Pelaksanaannya diminta didasarkan pada evaluasi independen agar kelompok yang membutuhkan tetap memperoleh dukungan gizi.
Ketiga, pemerintah diminta menangani bencana alam dan bencana akibat aktivitas manusia secara serius. Mereka mendesak penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas karhutla, pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti melanggar, serta pemulihan lahan bekas kebakaran.
STFT Jakarta juga meminta pemerintah menuntaskan pembangunan hunian tetap, penyaluran tunjangan, dan pemulihan kehidupan korban bencana di Sumatera dengan jadwal yang jelas. Selain itu, mereka meminta penghentian kekerasan terhadap alam dan manusia di Papua.
Keempat, pemerintah diminta membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk masyarakat adat, pemuda, buruh, petani, korban bencana, dan warga di daerah. Dialog juga dinilai perlu dilakukan bersama masyarakat di seluruh provinsi di Papua untuk membahas kebutuhan mereka.
Kelima, para elite politik diminta menunjukkan tanggung jawab atas kesalahan dan dugaan penyelewengan. Mereka didorong mengakui kesalahan, meminta maaf kepada masyarakat, serta mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum.
Melalui pernyataan tersebut, STFT Jakarta menegaskan keberpihakan kepada kelompok yang terpinggirkan dan meminta pemerintah menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas dalam pengambilan kebijakan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar