SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, Jamaluddin M. Syamsir-Tomy Satria Yulianto (JMS-Tomy), mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan kecurangan oleh pasangan calon nomor urut 2, Andi Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf.
Gugatan ini terdiri dari tiga poin utama, yaitu:
1. Diskualifikasi pasangan calon nomor 2 dari Pilkada Bulukumba.
2. Pembatalan hasil rekapitulasi suara Pilkada Bulukumba yang ditetapkan oleh KPU.
3. Pengenaan sanksi administratif terhadap paslon nomor 2 dengan penangguhan status sebagai calon bupati jika terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Ketua Tim Hukum JMS-Tomy, Kurniadi Nur, menyebutkan bahwa dasar dari gugatan ini adalah pelanggaran terhadap aturan mutasi ASN oleh paslon nomor 2 yang merupakan petahana. Selain itu, pihaknya juga menyoroti dugaan koordinasi terstruktur antara bupati, camat, dan lurah untuk memenangkan paslon 02.
Baca Juga : DPD RI Buka Opsi Perbaikan Sistem Pemilu, Termasuk E-Voting
“Sejak awal, kami menemukan berbagai bukti pelanggaran TSM, termasuk rekaman video, tangkapan layar percakapan, serta laporan yang viral di media sosial. Semua ini menjadi dasar kuat bagi kami untuk meyakini bahwa MK akan mengabulkan permohonan kami,” ujar Kurniadi saat konferensi pers di Makassar, Minggu (15/12/2024).
Selain pelanggaran aturan ASN, tim hukum JMS-Tomy juga menuduh adanya praktik politik uang secara masif di hampir seluruh kecamatan di Bulukumba.
Kurniadi menyebutkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti visual serta mengantongi kesaksian dari 100 orang, termasuk penerima uang, ASN, dan saksi lapangan.
Baca Juga : Putusan MK Hapus Format Pemilu Serentak, Pengamat Unhas: Koreksi atas Beban Demokrasi yang Terlalu Berat
“Dalam 8 dari 10 kecamatan di Bulukumba, kami memiliki bukti kuat, seperti di Ujung Bulu dengan 12 kasus, Bontotiro 8 kasus, dan Kecamatan Bulukumba 6 kasus. Kami bahkan menemukan indikasi perintah langsung dari petahana untuk mendukung paslon 02,” jelasnya.
Kurniadi juga menambahkan bahwa saksi-saksi yang mereka hadirkan akan dilindungi oleh Badan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Sementara itu, Sekretaris Forum Demokrasi Milenial Bulukumba, Andi Yurdinawan, menyebut Pilkada Bulukumba 2024 sebagai pesta demokrasi paling brutal dalam sejarah.
Baca Juga : Fahri Bachmid: Putusan MK Soal Pemilu Pisah, Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Jadi Opsi Konstitusional
Pihaknya mengkritik keras keterlibatan ASN, kepala desa, dan camat yang diduga digerakkan oleh paslon 02.
“Demokrasi di Bulukumba tercoreng oleh pelanggaran masif ini. Kami berharap MK mampu memberikan putusan yang menjadi contoh nasional agar praktik kecurangan seperti ini tidak terulang di daerah lain,” ujar Andi Yurdinawan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar