SULSELSATU.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) dengan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur siap beroperasi di berbagai daerah.
SPPG ini merupakan unit pelaksana yang bertanggung jawab dalam memasok makanan bergizi untuk para penerima manfaat program tersebut.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi kesiapan seluruh dapur yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
Baca Juga : OPINI: Pertumbuhan Ekonomi 5,61%, Prabowo Efek
“Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan, dalam keterangan resminya pada Minggu (5/1/2024).
Berdasarkan data BGN, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 57 lokasi. Selain Jawa Barat, dapur MBG juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.
Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Baca Juga : APPMBGI dan Kemenko Pangan Perkuat Sinergi untuk Sukseskan Program MBG
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memastikan bahwa program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini akan diimplementasikan bertahap mulai 6 Januari 2025. Pada tahap awal, program ini menargetkan sekitar 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan,” ujar Dadan usai menghadiri Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin lalu (23/12/2024).
Ke depan, pemerintah berencana menambah jumlah penerima manfaat secara bertahap hingga mencapai 17 juta orang pada akhir 2025.
Baca Juga : Idrus Marham Pastikan Soliditas Golkar Kawal Politik Luar Negeri Presiden Prabowo
Program ini diharapkan mampu meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang rawan gizi buruk, serta menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan nasional.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar