SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulawesi Selatan, Fadel Muhammad Tauphan Ansar, mengungkapkan keprihatinannya terhadap utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang mencapai Rp972 miliar untuk tahun 2024 dan 2025.
Fadel menyatakan bahwa utang tersebut berlaku untuk 24 kabupaten/kota di Sulsel.
“Kalau total utang DBH, saya juga agak miris melihatnya, Rp972 miliar. Itu untuk 24 kabupaten,” ujar Fadel usai menggelar Rapat Kerja dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sulsel, Senin (13/1/2025).
Baca Juga : Komisi D DPRD Sulsel Soroti Pembangunan Koperasi Merah Putih di Lahan Terminal Pinrang
Menurut Fadel, hingga saat ini Pemprov Sulsel baru membayar utang DBH kepada empat daerah, yaitu Takalar, Pinrang, Sidrap, dan Luwu Utara. Sementara 20 daerah lainnya, rencananya akan menerima pembayaran tahun ini.
Fadel menyebutkan bahwa tunggakan DBH ini terjadi karena Pemprov Sulsel mengalihkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Karena memang permasalahan DBH tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan fokus di Pilkada, jadi prioritaskan Pilkada. Jadi untuk DBH ditunda sementara,” jelasnya.
Baca Juga : Komisi A DPRD Sulsel Bakal Konsultasi ke BKN, Soroti Guru PPPK, Banyaknya Plt hingga TPP ASN
Fadel menegaskan bahwa Komisi C DPRD Sulsel akan terus berusaha untuk menyelesaikan utang DBH ini dengan cepat. Ia menyebutkan, daerah-daerah kabupaten/kota di Sulsel sering kali mengeluhkan keterlambatan pembayaran tersebut.
Terpisah, Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran DBH dalam APBD Pokok 2025, dengan total Rp1,9 triliun. Anggaran ini mencakup pembayaran utang DBH untuk tahun 2024 dan 2025.
“Utang DBH Rp1,9 triliun anggaran tahun ini dan anggaran kurang salur tahun sebelumnya, 2024. Tahun ini diharapkan rampung,” ujar Salehuddin.
Baca Juga : Zulfikar Limolang Nilai Langkah Gubernur Sulsel Tambah Sumur Bor untuk Petani Sangat Tepat
Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel, Salman Alfariz Karsa Sukardi, berharap agar anggaran Rp1,9 triliun untuk pembayaran DBH tidak dialihkan lagi.
Politisi muda PPP ini menekankan bahwa anggaran tersebut sudah disetujui untuk menyelesaikan masalah DBH yang telah menumpuk.
“APBD 2025 yang sudah disetujui 1,9 triliun untuk DBH, saya berharap tidak lagi dialihkan,” tandas Salman.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar