Logo Sulselsatu

MTI Dorong Evaluasi Patwal, Pejabat Diminta Gunakan Transportasi Umum

Asrul
Asrul

Rabu, 29 Januari 2025 13:06

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, JAKARTA – Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengusulkan agar patroli dan pengawalan (patwal) kepolisian hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Usulan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan patwal yang kerap menjadi sorotan publik.

“Belakangan ini, penggunaan patwal menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terlebih setelah kasus iring-iringan kendaraan berpelat RI 36 yang viral dan memicu perdebatan,” ujar Djoko dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (29/1/2025).

Baca Juga : Warga Kabupaten Gowa Kini Bisa Periksa Kesehatan Gratis Khusus Ulang Tahun

Menurutnya, penggunaan patwal oleh banyak pejabat negara tidak hanya membebani masyarakat di jalan raya, tetapi juga menimbulkan kecemburuan sosial.

Ia menilai pejabat yang membutuhkan akses cepat ke suatu lokasi sebaiknya memanfaatkan transportasi umum.

“Angkutan umum di Jakarta sudah mencakup 89,5 persen wilayah, setara dengan kota-kota besar dunia. Jadi, pejabat juga bisa memanfaatkannya,” katanya.

Baca Juga : Axiata dan Sinarmas Teken Kolaborasi Strategis, Disaksikan PM Malaysia dan Presiden RI

Djoko menyoroti dampak buruk dari penggunaan patwal yang semakin masif. Saat ini, lebih dari 100 kendaraan setiap harinya mendapat pengawalan polisi menuju berbagai tempat, yang menurutnya memperburuk kemacetan di ibu kota.

“Jalan di Jakarta dibangun dari pajak masyarakat. Tentu semua warga berhak menikmatinya, kecuali kendaraan yang diatur dalam Pasal 134 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tegas Djoko.

Pasal tersebut mengatur bahwa kendaraan yang berhak mendapat prioritas pengawalan meliputi ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan kecelakaan, kendaraan pimpinan lembaga negara, tamu negara, iring-iringan jenazah, serta konvoi untuk kepentingan tertentu. Namun, Djoko menilai implementasi aturan ini telah melebar terlalu luas.

Baca Juga : Bertemu Anwar Ibrahim, Prabowo Subianto: Malaysia Adalah Rumah Kedua Saya

Djoko juga mengkritisi Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 4 Tahun 2017 yang mengatur bahwa pejabat seperti Ketua/Wakil Ketua DPR, DPD, MPR, hingga Gubernur dan Bupati berhak mendapatkan pengawalan. Menurutnya, tidak semua pejabat membutuhkan fasilitas tersebut setiap saat.

“Patwal sebaiknya hanya diberikan untuk Presiden dan Wakil Presiden saja. Ini bukan sekadar efisiensi, tetapi juga demi keadilan sosial,” ujarnya.

Ia berharap usulan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait, khususnya Kepolisian, untuk membatasi penggunaan patwal dan mengembalikan fungsinya sesuai kebutuhan yang benar-benar mendesak.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Video15 Februari 2025 23:27
VIDEO: Jokowi Sebut Presiden Prabowo Subianto adalah Presiden Terkuat
SULSELSATU.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut Prabowo Subianto merupakan presiden yang paling kuat di dunia saat ini. Hal itu disampaik...
Video15 Februari 2025 21:51
VIDEO: MBG Dikritik, Presiden Prabowo: Presiden Tak Punya Tongkat Nabi Musa
SULSELSATU.com – Presiden Prabowo Subianto menyebut banyak pihak yang mengkritik makan bergizi gratis (MBG). Pernyataan itu Prabowo sampaikan sa...
Bisnis15 Februari 2025 21:50
Yamaha Aerox Alpha Punya 4 Tipe, Harga OTR Makassar Mulai Rp32 Juta
PT Suracojaya Abadimotor (PT SJAM) resmi memperkenalkan Yamaha Aerox Alpha secara resmi di Kota Makassar. Peluncuran dikemas dalam acara dengam tema W...
Makassar15 Februari 2025 21:21
Sampoerna Fest 2025, Upaya Bank Sampoerna Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan
Mendukung perluasan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, PT Bank SahabatSampoerna (Bank Sampoerna) kembali menggelar Sampoerna Fest 2025....