SULSELSATU.com, JAKARTA – Dalam rapat kerja antara Komite 2 DPD RI dan Kementerian Pertanian yang berlangsung di Gedung Parlemen Jakarta pada Senin (10/2/2025), Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Andi Abdul Waris Halid menyampaikan sejumlah usulan untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang diprogramkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurut Waris Halid, pemerintah daerah (Pemda) perlu lebih serius dalam mendukung sektor pertanian, terutama dalam mendukung program yang sudah diprogramkan oleh Kementan.
Waris menyoroti beberapa daerah yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka dengan baik dalam sektor pertanian, yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program tersebut.
Baca Juga : Respons Cepat Lapor Pak Amran, Beras Ilegal 40 Ton Digagalkan di Batam
“Saya usulkan agar dinas pertanian di daerah bisa satu garis komando secara vertikal, seperti yang diterapkan di Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN. Jangan sampai Pak Menteri sudah lari kencang, tapi di bawah masih lambat,” tegas Waris Halid.
Waris Halid juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan implementasinya di daerah. Salah satunya adalah soal distribusi pupuk yang sebelumnya membutuhkan tanda tangan Bupati untuk bisa disalurkan ke petani.
Hal ini, menurutnya, memperlambat pelaksanaan program swasembada pangan yang sudah diambil alih oleh Kementerian Pertanian.
Baca Juga : Surplus Beras 4 Juta Ton, PERTETA Nobatkan Amran sebagai Bapak Swasembada Pangan
Selain itu, dalam rapat tersebut, Waris Halid menyinggung pentingnya program Asuransi Usaha Tani untuk memberikan perlindungan kepada petani.
Politisi asal Sulsel ini meminta agar Kementerian Pertanian tetap mengakomodir asuransi ini, sesuai dengan amanat UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Asuransi ini, menurutnya, sangat membantu petani dalam menjalankan usaha mereka dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap program swasembada pangan.
Baca Juga : Amran Sulaiman Gerakkan KKSS Bantu Masyarakat Lewat Pasar Murah dan Layanan Kesehatan
“Petani sangat membutuhkan perlindungan, dan ini akan sangat membantu mereka dalam meningkatkan hasil pertanian. Dengan adanya asuransi, petani akan lebih percaya diri dalam menyukseskan program swasembada pangan,” tambahnya.
Berdasarkan data, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana asuransi untuk 335 ribu hektar lahan pertanian. Namun, angka ini baru mengcover sekitar 20% dari total kebutuhan anggaran, sementara sisanya diharapkan dapat dicover oleh pemerintah pusat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar