SULSELSATU.com, MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan menegaskan perlunya pengawasan ketat dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo.
Dua tantangan utama yang menjadi perhatian adalah potensi politik uang dan ketidaksesuaian data pemilih.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Alamsyah, menekankan bahwa praktik politik uang selalu menjadi ancaman dalam setiap PSU. Ia mengkhawatirkan kemungkinan serangan fajar yang dapat mencederai demokrasi.
Baca Juga : Ketua Bawaslu Sulsel Dorong Pengawasan Partisipatif Cegah Pelanggaran Pemilu Sejak Dini
“Politik uang adalah tantangan laten dalam setiap PSU. Kami perlu memastikan bahwa praktik ini dapat diminimalisir melalui pengawasan yang ketat,” ujarnya, Minggu (23/3/2025).
Selain itu, Bawaslu juga menyoroti persoalan data pemilih. Alamsyah mengingatkan bahwa tidak ada pemutakhiran daftar pemilih dalam PSU, sehingga ada risiko manipulasi data atau munculnya pemilih baru tanpa dasar yang jelas.
“Jangan sampai ada pemilih yang tiba-tiba masuk dalam daftar tanpa proses yang benar. Ini bisa berdampak pada kredibilitas PSU itu sendiri,” tegasnya.
Baca Juga : Ketua Bawaslu Sulsel Sebut Pengawasan Pemilu Harus Libatkan Semua Pihak
PSU Pilkada Palopo kali ini juga diwarnai perubahan dalam komposisi pasangan calon. Trisal Tahir, yang sebelumnya maju sebagai calon wali kota, kini digantikan oleh istrinya, Naili Trisal, yang akan berpasangan dengan Akmad Syarifuddin sebagai calon wakil wali kota.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Bawaslu Sulsel berkomitmen untuk memastikan PSU berlangsung transparan, adil, dan bebas dari kecurangan. Pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk menjaga integritas demokrasi di Kota Palopo.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar