SULSELSATU.com, TAKALAR – Isu dugaan pemotongan dana Biaya Operasional (BOP) di Sekretariat DPRD Takalar terus berkembang dan kian memicu reaksi publik.
Kali ini, giliran organisasi masyarakat skala nasional, Corong Rakyat Indonesia (Corakindo), yang angkat bicara dan menyoroti serius polemik tersebut.
Founder sekaligus aktivis Corakindo, Awaluddin Anwar Daeng Lalang, mengecam dugaan pemotongan dana yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), Jamaluddin Daeng Sese.
Dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025), Awaluddin menegaskan bahwa dugaan praktik tersebut sangat merusak citra lembaga legislatif dan dapat berdampak buruk terhadap pelayanan publik.
“Ini bukan masalah kecil. Jika tidak segera ditindaklanjuti, bisa menjadi bom waktu yang menggerus kepercayaan masyarakat. Kami minta Bupati segera bertindak mengevaluasi posisi Sekwan,” ujar Awaluddin dengan nada tegas.
Informasi dari sejumlah pegawai menyebutkan bahwa pemotongan sebesar 10 persen dilakukan setiap kali dana BOP maupun SPPD dicairkan. Praktik ini disebut telah berlangsung sejak awal tahun 2024 dan melibatkan hampir seluruh bagian penting di sekretariat, seperti Keuangan, Umum, dan Persidangan.
Yang menjadi sorotan, pemotongan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa surat perintah, bahkan tanpa pemberitahuan resmi ke pihak terkait.
“Kami hanya bisa pasrah. Setiap pencairan dana, pasti dipotong. Tidak ada penjelasan ataupun regulasi yang mendasari,” keluh salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini mulai dirasakan mengganggu roda administrasi dan pelaksanaan program-program kerja. Beberapa agenda yang telah dijadwalkan pun terpaksa ditunda akibat terbatasnya dana yang tersisa.
Menyikapi situasi ini, Corakindo bersama elemen masyarakat lainnya mendesak aparat hukum dan inspektorat untuk segera turun tangan. Audit transparan dan pemeriksaan menyeluruh dinilai menjadi langkah penting untuk membongkar fakta yang sebenarnya.
Sementara itu, Sekwan Jamaluddin Daeng Sese yang dikonfirmasi media memilih tidak banyak berkomentar. Ia hanya membantah singkat: “Tidak benar itu, tidak ada pemotongan.”
Sayangnya, bantahan tersebut belum cukup untuk meredakan gelombang keresahan yang muncul di tengah masyarakat. Publik pun menanti sikap tegas dari Bupati Takalar, H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, yang hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait polemik yang menyeret nama bawahannya itu. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar