SULSELSATU.com, TAKALAR – Kepolisian Resort (Polres) Takalar terus mendalami kasus dugaan kasus pemotongan 10 persen dana Biaya Operasional (BOP) di Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Takalar.
“Kami sementara mendalami kasus itu. Sementara puldata pulbaket,” ujar Kasat Reskrim Polres Takalar, AKP Hatta.
Hatta memastikan akan menindak tegas setiap tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Baca Juga : Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo Atensi APH Usut Dugaan Penyimpangan Dana Pendidikan di Takalar
Sebelumnya, organisasi masyarakat Corong Rakyat Indonesia (Corakindo) menyoroti serius polemik tersebut.
Founder sekaligus aktivis Corakindo, Awaluddin Anwar Daeng Lalang, mengecam dugaan pemotongan dana yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), Jamaluddin Daeng Sese.
Dalam keterangannya, Awaluddin menegaskan bahwa dugaan praktik tersebut sangat merusak citra lembaga legislatif dan dapat berdampak buruk terhadap pelayanan publik.
Baca Juga : Pedagang Diduga Bully Siswi SD, Orangtua Siap Buka Kasus ke Polisi
“Ini bukan masalah kecil. Jika tidak segera ditindaklanjuti, bisa menjadi bom waktu yang menggerus kepercayaan masyarakat. Kami minta Bupati segera bertindak mengevaluasi posisi Sekwan,” ujar Awaluddin dengan nada tegas.
Informasi dari sejumlah pegawai menyebutkan bahwa pemotongan sebesar 10 persen dilakukan setiap kali dana BOP maupun SPPD dicairkan. Praktik ini disebut telah berlangsung sejak awal tahun 2024 dan melibatkan hampir seluruh bagian penting di sekretariat, seperti Keuangan, Umum, dan Persidangan.
Yang menjadi sorotan, pemotongan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa surat perintah, bahkan tanpa pemberitahuan resmi ke pihak terkait.
Baca Juga : Bongkar Muat di Bahu Jalan Poros Mangadu Berulang, Warga Pertanyakan Penegakan Aturan
“Kami hanya bisa pasrah. Setiap pencairan dana, pasti dipotong. Tidak ada penjelasan ataupun regulasi yang mendasari,” keluh salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini mulai dirasakan mengganggu roda administrasi dan pelaksanaan program-program kerja. Beberapa agenda yang telah dijadwalkan pun terpaksa ditunda akibat terbatasnya dana yang tersisa.
Menyikapi situasi ini, Corakindo bersama elemen masyarakat lainnya mendesak aparat hukum dan inspektorat untuk segera turun tangan. Audit transparan dan pemeriksaan menyeluruh dinilai menjadi langkah penting untuk membongkar fakta yang sebenarnya. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar