SULSELSATU.com, MAKASSAR – Rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan empat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Makassar sebagai sekolah unggulan menuai kritik dari kalangan legislatif. Kebijakan ini dinilai mendadak, eksklusif, dan tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam layanan pendidikan.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Andi Muhammad Irfan AB, menyayangkan keputusan tersebut yang hanya mencakup SMAN 1, SMAN 2, SMAN 5, dan SMAN 17 di Kota Makassar. Ia menilai, penerapan sekolah unggulan seharusnya dilakukan secara merata di seluruh kabupaten/kota di Sulsel, bukan hanya terfokus di ibu kota provinsi.
“Kalau mau diberlakukan, ya harus adil di semua 23 kabupaten/kota, bukan hanya di Makassar saja,” tegas Irfan dalam rapat bersama Disdik Sulsel, Selasa (6/5/2025).
Baca Juga : Kunjungi Pelabuhan Bira, Komisi D DPRD Sulsel Dorong Perbaikan Infrastruktur
Menurutnya, jika tidak ditangani secara hati-hati, kebijakan ini bisa menimbulkan kecemburuan di daerah lain karena dianggap mengistimewakan wilayah tertentu.
Senada dengan Irfan, anggota Komisi E lainnya, Yeni Rahman, juga melontarkan kritik terhadap konsep sekolah unggulan serta sistem penerimaan siswa baru (SPMB) yang dianggap belum berpihak pada pemerataan akses pendidikan.
Ia menilai, konsep sekolah unggulan selama ini terlalu menitikberatkan pada seleksi ketat dan fasilitas mewah yang hanya dapat diakses oleh siswa berprestasi dan berasal dari wilayah tertentu.
Baca Juga : Andi Tenri Indah Dorong Modernisasi Pertanian Gowa dengan Bantuan Alsintan
“Sekolah unggulan bukan hanya tempat anak-anak pintar. Sekolah hebat itu yang bisa membentuk karakter dan prestasi dari anak-anak biasa atau bahkan bermasalah,” kata Yeni.
Yeni juga menyoroti penggunaan Kartu Keluarga (KK) dalam sistem zonasi atau jalur domisili, yang menurutnya masih menimbulkan ketimpangan. Banyak siswa dari luar Makassar merasa terdiskriminasi karena terbatasnya akses terhadap fasilitas pendidikan unggulan.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, menjelaskan bahwa penetapan sekolah unggulan tetap mengedepankan asas seleksi melalui jalur prestasi. Seleksi dilakukan berdasarkan nilai rapor dan hasil Tes Potensi Akademik (TPA) yang transparan.
Baca Juga : DPRD Sulsel Evaluasi Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan Provinsi dan Daerah
“Kami akan umumkan hasil TPA secara terbuka untuk menjamin proses seleksi yang adil dan objektif,” ujar Iqbal.
Iqbal juga menambahkan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap evaluasi dan akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak termasuk DPRD dan masyarakat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar