SULSELSATU.com, JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar mencatatkan skor tinggi dalam sistem pemantauan pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024.
Dengan skor MCP sebesar 87, Pemkot Makassar menempati peringkat ketiga tertinggi dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Skor ini menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap praktik-praktik antikorupsi.
MCP merupakan instrumen KPK yang menilai implementasi delapan area intervensi strategis, termasuk perencanaan dan penganggaran APBD, pengawasan internal, manajemen ASN, serta pengadaan barang dan jasa. Capaian tinggi dalam MCP menunjukkan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian internal di tubuh birokrasi.
“Tadi, Pemerintah Kota Makassar diapresiasi penghargaan dari KPK RI, sebagai salah satu Pemerintah daerah terjaga, skor 87,” jelas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Capaian ini juga dianggap sebagai refleksi dari konsistensi Pemkot Makassar dalam menjalankan reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik berbasis integritas.
“Ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat dan OPD di pemerintahan, dan bentuk komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel,” ujarnya.
Penghargaan dari KPK diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kesungguhan daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pencegahan korupsi secara sistemik dan terukur.
Menurut Munafri, hasil ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan program antikorupsi di lingkup Pemerintah Kota Makassar sudah berada di jalur yang tepat, serta layak menjadi contoh bagi daerah lain.
“Serta menjadi contoh kinerja ke depan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi,” tuturnya.
Munafri menegaskan bahwa kekuatan reformasi birokrasi bergantung pada kualitas kepemimpinan. Ketika pimpinan daerah tidak menunjukkan integritas, maka kerusakan akan menjalar ke seluruh lini pemerintahan.
“Sebaliknya, jika pemimpin bersih, profesional, dan visioner, maka Pemerintahan akan cenderung sehat dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar