SULSELSATU.com, JAKARTA – Koalisi Ojol Nasional (KON), yang terdiri dari 295 komunitas mitra pengemudi ojol dari seluruh Indonesia, secara tegas menyatakan TIDAK AKAN IKUT dalam aksi demonstrasi yang akan digelar pada hari Selasa, 20 Mei 2025.
Keputusan ini diambil sebagai bentuk penolakan terhadap gerakan politisasi ojol yang kian marak, di mana isu-isu ojol dijadikan alat permainan elite politik dan bisnis untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, menyampaikan bahwa saat ini semakin banyak pihak luar yang mencoba mendompleng isu-isu driver ojol demi agenda politik dan bisnis terselubung, tanpa memahami kondisi nyata di lapangan.
“Maka itu kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi konkret, bukan panggung politik,” ujar Andi Kristianto, Ketua Presidium KON
Andi juga menanggapi klaim yang menyebutkan bahwa akan ada 500 ribu ojol yang ikut demo.
“Yang bilang ada 500 ribu ojol demo itu bohong. Mayoritas ojol di seluruh Indonesia tetap akan onbid. Mereka lebih memilih memberi makan anak-istrinya daripada ikut demo yang hanya jadi tunggangan politik,” tambahnya.
Menurut Andi, jika benar ingin memperjuangkan kesejahteraan pengemudi ojol, maka yang harus dilibatkan adalah komunitas pengemudi itu sendiri—bukan kelompok atau pihak yang tidak punya kaitan langsung dengan dunia ojol.
“Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan buat keputusan tanpa melibatkan suara kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami,” tegasnya.
“Ada orang yang selalu koar-koar mengatasnamakan ojol, padahal bukan ojol.”lanjutnya.
Andi juga menegaskan bahwa para pengemudi ojol sepenuhnya sadar bahwa hubungan kerja mereka dengan aplikator adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja sebagai buruh. Namun, ia menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang memperkuat posisi driver agar tidak terus berada dalam ketidakpastian.
“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak, serta melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” jelasnya.
KON menilai bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengemudi adalah melalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang jelas, bukan melalui cara-cara politik yang berisiko dimanfaatkan oleh segelintir elite yang tidak merepresentasikan realitas di lapangan.
“Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru bisa merugikan nasib driver sendiri. Siapa yang mau tanggung jawab kalau itu terjadi?!”tegasnya
Sebagai penutup, KON mengajak semua pihak—pemerintah, perusahaan aplikasi, dan masyarakat sipil—untuk berembuk bersama komunitas pengemudi ojol dalam proses penyusunan regulasi kemitraan digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan realitas kerja ojol saat ini.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar