SULSELSATU.com MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menyatakan komitmennya menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kota Makassar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024.
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi–Aliyah), hadir langsung dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Makassar, Selasa (27/5/2025).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Makassar, Supratman, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran SKPD, dan Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Hartono.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengapresiasi rekomendasi yang disampaikan DPRD, dan menyebutnya sebagai bentuk masukan konstruktif bagi Pemkot.
“Rekomendasi ini menjadi dasar dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pemerintahan yang semakin baik,” ujarnya.
“Catatan strategis DPRD juga menjadi landasan penting dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.”
Munafri menegaskan, sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada masyarakat. Ia juga mengungkapkan terima kasih atas kemitraan yang telah terjalin dengan DPRD.
“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Makassar yang telah bermitra dengan kami, sehingga program pembangunan dapat direncanakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ, Hartono, menyoroti kurangnya kehadiran sejumlah kepala perangkat daerah dalam proses pembahasan awal.
“Kami merekomendasikan agar diberikan sanksi administratif atau teguran resmi kepada kepala OPD yang tidak hadir tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pansus juga memberikan tiga rekomendasi utama kepada Pemkot yakni, Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyusunan LKPJ, meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah untuk menjamin kesesuaian data, dan menghindari rotasi pimpinan OPD selama proses penyusunan LKPJ kecuali karena alasan pensiun.
Dengan mengusung visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, Munafri menyatakan tujuh program strategis pemerintah akan terus diperkuat dan diimplementasikan secara terarah melalui dokumen perencanaan dan regulasi yang relevan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar