SULSELSATU.com, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda menyatakan DPR membuka opsi untuk memperpanjang masa jabatan anggota DPRD menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda minimal dua tahun.
Menurut Rifqi, opsi perpanjangan masa jabatan menjadi satu-satunya solusi yang memungkinkan, sebab anggota DPRD tidak dapat digantikan dengan mekanisme penjabat sebagaimana kepala daerah.
“Kalau bagi pejabat gubernur, bupati, wali kota bisa tunjuk penjabat seperti yang kemarin, tetapi untuk anggota DPRD satu-satunya cara adalah dengan cara memperpanjang masa jabatan,” kata Rifqi di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Baca Juga : MK Ingatkan Aparat, Karya Jurnalistik Tak Bisa Langsung Dipidanakan
Rifqi menyebut pihaknya menghormati putusan MK yang menyatakan pemilu daerah digelar paling cepat dua tahun dan paling lambat dua setengah tahun setelah pemilu nasional. Ia mengatakan keputusan tersebut akan menjadi pertimbangan utama dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu.
“Hal tersebut tentu akan menjadi bagian penting untuk kami menyusun revisi undang-undang pemilu yang akan datang,” ujarnya.
Politikus NasDem itu menegaskan bahwa Komisi II DPR akan menjadikan putusan MK sebagai rujukan utama dalam merancang skema baru pemilu nasional dan lokal.
Baca Juga : DPD RI Buka Opsi Perbaikan Sistem Pemilu, Termasuk E-Voting
Namun, ia menekankan bahwa pihaknya masih menunggu arahan pimpinan DPR untuk mulai membahas revisi regulasi.
“Hal-hal inilah yang nanti akan menjadi dinamika dalam perumusan rancangan UU Pemilu,” tambah Rifqi.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah tidak lagi digelar secara serentak.
Baca Juga : Gerindra Minta Waktu Kaji Putusan MK Soal Pemilu Terpisah, Singgung Semangat UUD 1945
Dalam amar putusannya, MK menyebut pemilu nasional—meliputi pemilihan presiden-wakil presiden, DPR, dan DPD—harus dilangsungkan terlebih dahulu, diikuti pemilu daerah dengan jeda waktu minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Jakarta, Kamis (26/6/2025). MK mengabulkan sebagian permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang meminta perubahan desain pemilu serentak.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar