SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna pada Selasa (8/7/2025) untuk mendengarkan pandangan umum fraksi terkait dua rancangan peraturan daerah (Ranperda): Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulsel itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan catatan kritis terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui juru bicaranya, Abdul Rahman, fraksi ini menilai bahwa pendapatan daerah masih belum dikelola secara maksimal, belanja daerah tidak efisien, dan penyusunan RPJMD kurang terarah.
PKS juga menyoroti kebijakan penghapusan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor yang dinilai tidak sesuai regulasi. Selain itu, pengawasan atas pajak air permukaan masih lemah karena menggunakan sistem taksasi, dan pengelolaan retribusi serta pemanfaatan aset daerah belum optimal.
Baca Juga : Kunjungi Pelabuhan Bira, Komisi D DPRD Sulsel Dorong Perbaikan Infrastruktur
“Praktik penyewaan aset daerah yang masih menggunakan tarif lama menunjukkan lemahnya evaluasi terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Abdul Rahman.
Dalam hal belanja daerah, PKS mengungkapkan sejumlah pelanggaran, mulai dari kelebihan pembayaran insentif, pengadaan seragam sekolah yang tidak sesuai spesifikasi, hingga belanja dokumentasi dan iklan yang tidak sesuai standar. Dana BOS juga disebut belum dikelola tertib, dengan masih maraknya penggunaan lintas tahun dan transaksi tunai.
Belanja bantuan pertanian, menurut PKS, tidak tepat sasaran dan tidak berdampak signifikan bagi petani. Mereka juga mempertanyakan mengapa praktik seperti ini terus berulang meski sudah menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama bertahun-tahun.
Baca Juga : Andi Tenri Indah Dorong Modernisasi Pertanian Gowa dengan Bantuan Alsintan
Lebih jauh, PKS juga mengkritik lemahnya pengawasan atas rekening kas umum daerah, termasuk pada SKPD dan BLUD, yang bahkan tidak memiliki perjanjian tertulis dengan bank. Beberapa pencairan dana dilaporkan dilakukan tanpa dokumen resmi seperti SP2D. Aset tetap seperti tanah pun masih banyak yang belum bersertifikat dan rawan gugatan hukum.
“Kami mendesak adanya roadmap penyelesaian sertifikasi aset daerah, dan pelaporan progresnya harus disampaikan secara transparan ke DPRD,” tegas Abdul Rahman.
Mengenai RPJMD 2025–2029, PKS menilai indikator kinerja utama (IKU) yang disusun belum mampu menjawab tantangan strategis. Dari 10 isu besar yang diidentifikasi, seperti kesenjangan wilayah dan disrupsi digital, hanya sebagian yang diterjemahkan ke dalam IKU. Beberapa indikator dinilai terlalu umum dan tidak mencerminkan kebutuhan lokal.
Baca Juga : DPRD Sulsel Evaluasi Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan Provinsi dan Daerah
“Dokumen RPJMD ini tidak menggambarkan keterkaitan logis antara isu strategis, program prioritas, dan indikator kinerja, sehingga menyulitkan proses evaluasi kebijakan,” pungkas Abdul Rahman.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Heriwawan, turut menyampaikan pandangannya. Demokrat mengapresiasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Sulsel dari BPK RI selama empat tahun berturut-turut sejak 2021. Namun, apresiasi ini disertai dengan sejumlah catatan penting.
Fraksi Demokrat menggarisbawahi rendahnya efektivitas belanja daerah, yang tidak sebanding dengan hasil pembangunan. Mereka menilai laporan keuangan belum menggambarkan dampak nyata, terutama dalam pelayanan publik. Bonus untuk atlet berprestasi PON XXI yang tak kunjung direalisasikan juga menjadi sorotan tajam.
Baca Juga : Lindungi Petani Sawit, DPRD Sulsel Minta Pabrik Patuh Harga TBS
“Absennya alokasi anggaran untuk bonus atlet dalam APBD 2024 jelas mencederai semangat penghargaan terhadap prestasi,” ujar Heriwawan.
Masalah lain yang diangkat adalah minimnya akses layanan dasar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti air bersih, listrik, dan layanan kesehatan.
Fraksi Demokrat juga menegaskan pentingnya pendekatan penganggaran berbasis hasil (outcome-based budgeting) serta evaluasi efektivitas lintas perangkat daerah terhadap program prioritas yang belum menyentuh kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : Rekam Jejak Bermasalah, DPRD Sulsel Minta Pergantian Pimpinan Proyek Irigasi
Terkait RPJMD, Demokrat meminta agar rekomendasi yang pernah disampaikan dalam tahap awal pembahasan dijadikan dasar penyusunan akhir dokumen. Mereka juga menuntut perhatian lebih terhadap ketimpangan pembangunan di kawasan Luwu Raya, Toraja, perbatasan administratif, dan wilayah kepulauan serta pegunungan.
Fraksi ini juga mendorong agar dokumen RPJMD memuat strategi mitigasi risiko terhadap dampak krisis global, fluktuasi nilai tukar, dan kemungkinan berkurangnya dana transfer dari pusat. Strategi penguatan ketahanan pangan, diversifikasi PAD, serta pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga ditekankan.
Sebagai penutup, Heriwawan mengkritik ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rapat paripurna tersebut. Menurutnya, sikap ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap proses akuntabilitas.
“Mengajak publik ikut Gerakan Anti Mager tapi justru ‘mager’ ketika diundang DPRD adalah ironi. Undangan DPRD adalah perwujudan suara rakyat,” tandasnya.
Fraksi Demokrat berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan kedua Ranperda ini secara kritis namun konstruktif, demi memastikan arah pembangunan Sulawesi Selatan berjalan sesuai harapan masyarakat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar