SULSELSATU.com, JAKARTA – Pasca digelarnya Muktamar X, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) langsung menggelar pembekalan bagi ratusan legislatornya dari seluruh Indonesia.
Sedikitnya 930 anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota mengikuti Workshop Nasional DPRD Fraksi PPP yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (29/9/2025) malam.
Steering Committe Workshop, Muh Aras, menjelaskan pembekalan ini penting karena banyak legislator PPP yang baru terpilih pada tahun 2024, termasuk dari kalangan muda.
Baca Juga : Struktur Rampung, Ilham Ari Fauzi Serahkan SK 13 Ketua DPC PPP
“Mereka perlu dibekali agar bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai aturan perundang-undangan,” ujarnya.
Menurut Aras, materi yang diberikan antara lain terkait penyusunan peraturan daerah (Perda), penyusunan anggaran, hingga aspek hukum yang harus dipahami oleh anggota legislatif.
“Jangan sampai membuat Perda yang merugikan masyarakat. Begitu juga soal anggaran, harus jelas mana yang prioritas dan non-prioritas. Kalau salah menganggarkan atau salah melaksanakan, ada konsekuensi hukumnya,” jelas politisi asal Sulsel ini.
Baca Juga : Usai Lantik Pengurus Baru, Mardiono Langsung Pasang Target Ambisius untuk PPP Sulsel
Selain itu, workshop juga menghadirkan pembicara dari Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan. Kedua materi dianggap krusial untuk memperkuat kapasitas legislator agar terhindar dari kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan.
Aras menegaskan, kegiatan ini menjadi bagian dari proses kaderisasi PPP meskipun partai tengah menghadapi dinamika internal usai Muktamar.
“Siapapun ketua umumnya, kader PPP akan tetap bekerja, tetap menjadi anggota legislatif, dan mengabdi selama lima tahun ke depan. Pendidikan politik seperti ini tidak boleh diabaikan,” katanya.
Baca Juga : Dari Doa Orang Tua hingga Takdir, Kisah Ilham Ari Fauzi Resmi Nakhodai PPP Sulsel
Mantan anggota Komisi V DPR RI ini pun berpesan agar para legislator PPP memperkuat peran politiknya dengan tetap mendukung program pemerintah, khususnya Presiden, tanpa mengabaikan kepentingan rakyat.
“Intinya bagaimana mensupport Presiden, tapi rakyat tetap dilindungi. Program pemerintah jalan, rakyat juga tetap mendapat perhatian,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar