SULSELSATU.com MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memperkuat penggunaan produk lokal melalui kebijakan belanja barang dan jasa pemerintah.
Hal itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (30/10/2025).
Munafri menuturkan, kebijakan pengadaan barang dan jasa akan dijadikan instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi daerah dan mendorong pelaku usaha lokal agar lebih berdaya.
“Komitmen Pemerintah Kota Makassar adalah agar 50 persen belanja pemerintah diarahkan untuk produk lokal, dan dari jumlah itu, 50 persen lagi diperuntukkan bagi pelaku UMKM,” ujar Munafri.
Ia menyebutkan, total belanja Pemerintah Kota Makassar mencapai sekitar Rp3 triliun, dan pihaknya berkomitmen memastikan peluang ekonomi tersebut dapat dinikmati masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM.
“Kami ingin memastikan agar 50 persen dari total belanja itu benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha di Kota Makassar,” tambahnya.
Munafri menilai, pemerintah harus hadir sebagai penyeimbang untuk mencegah ketimpangan ekonomi. Ia mencontohkan fenomena menjamurnya lapangan paddle tennis di Makassar tanpa standar yang jelas, yang menurutnya perlu diatur agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selain itu, Munafri menekankan pentingnya sinergi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar pengelolaan anggaran daerah tetap tepat sasaran dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami terus meminta arahan agar penggunaan dana APBD benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Makassar, lanjutnya, memiliki potensi ekonomi besar dengan jumlah penduduk 1,4 juta jiwa dan karakter sebagai kota perdagangan dan jasa di kawasan Indonesia Timur. Sejak 2019, Pemkot Makassar juga telah 100 persen menggunakan sistem pengadaan elektronik, dan bahkan menempati posisi kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp645 miliar.
“Ini bukti komitmen transparansi dan efisiensi kami dalam pengadaan,” katanya.
Di tengah tantangan ekonomi nasional, Pemkot Makassar disebut tidak hanya fokus pada bantuan tunai, tetapi juga program jangka panjang yang memperkuat daya beli masyarakat.
Di antaranya melalui perbaikan distribusi air minum, pengembangan inkubator bisnis UMKM, hingga sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman.
Munafri menargetkan pelaku UMKM Makassar mampu menembus pasar ekspor sebagai indikator kematangan tata kelola usaha.
“Ketika produk kita bisa ekspor, itu tandanya sistem usaha kita sudah berjalan baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pelaku usaha untuk tidak sekadar mengikuti tren bisnis, tetapi memahami ekosistem ekonomi secara bijak dan berbasis potensi lokal.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar