SULSELSATU.com, MAKASSAR – Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan kebuntuan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere, yang hingga kini tidak dapat ditata karena status aset masih berada sepenuhnya di bawah kewenangan Pelindo.
Permintaan itu disampaikan langsung dalam pertemuan Fraksi Mulia dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (18/11/2025).
Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota sekaligus Plt. Ketua Demokrat Makassar, Aliyah Mustika Ilham.
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
Dalam kesempatan tersebut, dua legislator Fraksi Mulia, Ray Suryadi Arsyad dan Tri Sulkarnain, memaparkan kondisi lapangan serta hambatan struktural yang membuat penanganan TPI Paotere mandek selama bertahun-tahun.
Ray menjelaskan bahwa Pemkot tidak dapat melakukan perbaikan maupun rehabilitasi karena seluruh lahan dan bangunan TPI Paotere tercatat sebagai aset Pelindo. Ia menyebut persoalan ini menjadi akar dari buruknya kondisi fasilitas yang digunakan ribuan pelaku usaha.
“Tempat Pelelangan Ikan Paotere tidak bisa disentuh karena asetnya sepenuhnya milik Pelindo. Pemerintah Kota tidak punya ruang untuk membangun atau memperbaiki,” kata Ray.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
Menurutnya, Pemkot Makassar pernah mengelola kawasan itu melalui skema sewa pada masa lalu dan sempat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Namun, setelah masa sewa berakhir pada 1997, hak pengelolaan kembali sepenuhnya ke Pelindo dan membuat penataan tidak dapat dilakukan.
Ray juga menyinggung persoalan yang muncul pada 2023, ketika DPRD berupaya mendorong rehabilitasi TPI. Upaya itu berujung menjadi temuan hukum pada 2024 karena dianggap menyentuh aset yang bukan milik Pemkot.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
Meski terhambat secara regulasi, Ray menegaskan bahwa TPI Paotere tetap memberikan sumbangan signifikan bagi pendapatan daerah. Ia menyebut UPT Paotere secara konsisten menghasilkan lebih dari Rp1 miliar per tahun, melampaui beberapa pendapatan dari BUMD lainnya, meski kondisi fisiknya sangat memprihatinkan.
“Ini salah satu sumber PAD paling stabil, tetapi fasilitasnya jauh dari layak. Pedagang bekerja dalam kondisi panas dan hujan. Ini tidak adil bagi masyarakat yang menggantungkan hidup di sana,” ujarnya.
Ia menilai ketidakjelasan status aset juga berdampak pada standar kebersihan dan kenyamanan, padahal Paotere merupakan pusat distribusi bahan pangan penting bagi Kota Makassar.
Baca Juga : Legislator PDIP Tenri Uji Soroti Kebijakan Pemkot Makassar Tertibkan PKL di Barombong
Fraksi Mulia mendesak agar dilakukan komunikasi langsung dengan jajaran pimpinan Pelindo untuk membuka peluang penyelesaian, baik melalui hibah, perjanjian sewa baru, maupun skema kerja sama lainnya.
“Kita butuh keputusan yang jelas. Masyarakat tidak boleh terus menunggu tanpa kepastian,” tegas Ray.
Ia berharap langkah penyelesaian dapat dilakukan tanpa harus menempuh demonstrasi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP). Menurutnya, kebijakan dan koordinasi di tingkat eksekutif harus mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha di kawasan TPI Paotere.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar