SULSELSATU.com MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menegaskan komitmennya menghadirkan program nyata yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Fokus diarahkan pada jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, layanan digital, infrastruktur, hingga penguatan pendapatan daerah.
Munafri menuturkan, salah satu alokasi terbesar APBD Kota Makassar berada pada perlindungan sosial, terutama bagi pekerja keagamaan dan tenaga rentan. Mereka diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung melalui APBD.
“Salah satu kegiatan yang membutuhkan anggaran besar adalah pemberian jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya pekerja keagamaan dan pekerja rentan,” ucapnya, Kamis (18/12/2025).
Saat ini, Pemkot Makassar telah mencatat lebih dari 81 ribu peserta aktif. Tahun 2026, sekitar 45 ribu peserta baru diproyeksikan masuk jaminan hari tua.
“Pemerintah harus hadir dan ikut merasakan beban mereka,” tegas Munafri.
Tak hanya perlindungan sosial, Pemkot Makassar terus mempercepat digitalisasi pelayanan melalui Lontara Plus. Sistem ini mengintegrasikan ratusan layanan, termasuk kanal pengaduan yang hingga Desember 2025 menerima lebih dari dua ribu laporan.
Munafri mengingatkan seluruh SKPD merespons pengaduan maksimal 2×24 jam.
“Kalau tidak direspons, notifikasinya masuk ke handphone saya. Saya sendiri akan menghubungi OPD,” katanya.
Lontara Plus akan diperkuat dengan integrasi data kependudukan, sosial, pendidikan hingga sebagian kesehatan. Tujuannya, kebijakan berbasis data.
Sektor pendidikan dan kesehatan mendapat prioritas utama. Pemkot memastikan tidak ada anak putus sekolah di jenjang pendidikan dasar.
“Tugas kita memastikan tidak boleh ada anak-anak yang tidak sekolah di Kota Makassar,” ujarnya.
Program seragam sekolah gratis ditekankan bukan soal jumlah baju, tetapi mengurangi beban ekonomi keluarga. Dengan harga seragam mencapai Rp150 ribu per pasang, bantuan dinilai mampu menjaga daya beli warga berpenghasilan rendah.
“Yang kita lakukan adalah menghilangkan beban-beban harian masyarakat,” jelas Munafri.
Di bidang kesehatan, puskesmas akan difokuskan pada pelayanan preventif, sementara fasilitas mangkrak akan diaktifkan kembali.
“Jangan sampai orang datang sehat, pulang sakit karena pelayanan yang salah,” tegasnya.
Pemkot juga mulai mengarahkan kebijakan pembangunan ramah disabilitas. Infrastruktur, panggung kegiatan, pedestrian, hingga layanan transportasi akan didesain inklusif mulai 2026.
“Kita harus memastikan saudara-saudara difabel bisa berpartisipasi penuh,” katanya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar