Logo Sulselsatu

FGD Aktivis dan Pemuda di Sulsel Nilai Polri di Bawah Presiden Paling Tepat

ridwan ridwan
ridwan ridwan

Kamis, 05 Februari 2026 11:56

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Aktivis, pemuda, dan masyarakat Sulawesi Selatan menegaskan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah garis komando langsung Presiden RI.

Sikap ini disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) di Kopi Aspirasi Makassar, Rabu, Februari 2026, sebagai pembacaan konstitusional atas sistem pemerintahan presidensial dan pentingnya kejelasan pertanggungjawaban penegakan hukum.

FGD yang dihadiri unsur organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan masyarakat umum ini membahas relasi kekuasaan eksekutif, supremasi hukum, serta arah reformasi institusi penegak hukum.

Ketua Panitia FGD, Hasrul, menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan pembelaan tanpa kritik terhadap Polri, melainkan sikap sadar konstitusi. Menurutnya, penempatan Polri di bawah Presiden justru memperjelas garis komando dan kontrol demokratis.

“Dalam sistem presidensial, Presiden memegang mandat rakyat secara langsung. Menempatkan Polri di bawah Presiden memastikan akuntabilitas dan mencegah kekuasaan kepolisian berjalan tanpa kontrol yang sah,” ujar Hasrul.

Ia menekankan reformasi Polri harus dilakukan secara utuh, bukan parsial dan reaktif.

Narasumber dari kalangan Aktivis 98 menambahkan, reformasi Polri tidak boleh berdiri sendiri. Reformasi harus berjalan seiring dengan pembenahan Kejaksaan dan lembaga peradilan sebagai satu kesatuan sistem peradilan pidana. Pandangan ini diperkuat peserta FGD, Akbar Supriadi, yang mengingatkan bahwa reformasi sektoral berisiko melahirkan ketimpangan dan “kambing hitam” institusional.

FGD menyimpulkan, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan konsekuensi konstitusional UUD 1945. Presiden sebagai kepala pemerintahan berwenang mengendalikan alat negara untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.

Karena itu, reformasi Polri harus difokuskan pada penguatan profesionalisme, integritas, dan pengawasan, serta dilakukan serentak dengan reformasi Kejaksaan dan peradilan, tanpa menegasikan garis komando Presiden sebagai mandat konstitusional rakyat. (*)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

OPD15 September 2026 20:27
Andi Tenri Uji Desak PDAM Makassar Perkuat Layanan di Tengah Kemarau Panjang
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar Andi Tenri Uji menyoroti persoalan ketersediaan air bersih yang dihadapi masyarakat di tengah k...
News15 September 2026 20:25
Kamrussamad Siap Perkuat Sinergi DPR dengan Menkeu Baru Suahasil Nazara
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPR RI Komisi XI Kamrussamad menyampaikan harapan terhadap kepemimpinan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuan...
Video15 September 2026 19:56
VIDEO: Pidato Singkat Purbaya Saat Sertijab
SULSELSATU.com – Momen Menteri Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pidato terakhir dalam acara serah terima jabatan. Serah terima jabatan kepada S...
Opini15 September 2026 19:51
Ketika Dokumen Lama Berbicara tentang Tanah Tanjung Bunga
Sengketa tanah sering kali dipandang sebagai pertarungan mengenai siapa yang memiliki sertifikat, siapa yang menguasai secara fisik, atau siapa yang ...