Logo Sulselsatu

FGD Aktivis dan Pemuda di Sulsel Nilai Polri di Bawah Presiden Paling Tepat

ridwan ridwan
ridwan ridwan

Kamis, 05 Februari 2026 11:56

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Aktivis, pemuda, dan masyarakat Sulawesi Selatan menegaskan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah garis komando langsung Presiden RI.

Sikap ini disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) di Kopi Aspirasi Makassar, Rabu, Februari 2026, sebagai pembacaan konstitusional atas sistem pemerintahan presidensial dan pentingnya kejelasan pertanggungjawaban penegakan hukum.

FGD yang dihadiri unsur organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan masyarakat umum ini membahas relasi kekuasaan eksekutif, supremasi hukum, serta arah reformasi institusi penegak hukum.

Ketua Panitia FGD, Hasrul, menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan pembelaan tanpa kritik terhadap Polri, melainkan sikap sadar konstitusi. Menurutnya, penempatan Polri di bawah Presiden justru memperjelas garis komando dan kontrol demokratis.

“Dalam sistem presidensial, Presiden memegang mandat rakyat secara langsung. Menempatkan Polri di bawah Presiden memastikan akuntabilitas dan mencegah kekuasaan kepolisian berjalan tanpa kontrol yang sah,” ujar Hasrul.

Ia menekankan reformasi Polri harus dilakukan secara utuh, bukan parsial dan reaktif.

Narasumber dari kalangan Aktivis 98 menambahkan, reformasi Polri tidak boleh berdiri sendiri. Reformasi harus berjalan seiring dengan pembenahan Kejaksaan dan lembaga peradilan sebagai satu kesatuan sistem peradilan pidana. Pandangan ini diperkuat peserta FGD, Akbar Supriadi, yang mengingatkan bahwa reformasi sektoral berisiko melahirkan ketimpangan dan “kambing hitam” institusional.

FGD menyimpulkan, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan konsekuensi konstitusional UUD 1945. Presiden sebagai kepala pemerintahan berwenang mengendalikan alat negara untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.

Karena itu, reformasi Polri harus difokuskan pada penguatan profesionalisme, integritas, dan pengawasan, serta dilakukan serentak dengan reformasi Kejaksaan dan peradilan, tanpa menegasikan garis komando Presiden sebagai mandat konstitusional rakyat. (*)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Politik08 Februari 2026 21:21
Muhidin Said Pimpin Konsolidasi Golkar Sulsel di Pinrang
SULSELSATU.com, PINRANG – Pelaksana Tugas Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Muhidin M Said, kembali melanjutkan agenda konsolidasi interna...
News08 Februari 2026 20:19
Kader Muhammadiyah Sulsel Terpilih Jadi Ketua Umum PP IPM di Muktamar Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kader muda Muhammadiyah asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Dany Rahmat Muharram, resmi ditetapkan sebagai Ketua U...
Politik08 Februari 2026 19:41
Gerindra Makassar Gerakkan Legislator Temui Warga Miskin Ekstrem
SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPC Partai Gerindra Kota Makassar meminta seluruh anggota DPRD dari Fraksi Gerindra untuk turun langsung ke daerah pe...
OPD08 Februari 2026 18:23
DPRD Sulsel Minta Kemendagri Turun Tangan Soal Penghentian Dana Sharing BPJS
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengkonsultasikan...