SULSELSATU.com, LUWU TIMUR — DPRD Kabupaten Luwu Timur kembali turun langsung ke wilayah untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Kali ini, anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV melaksanakan kunjungan kerja dan monitoring di Kecamatan Tomoni, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Camat Tomoni tersebut menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Monitoring dipimpin unsur Pimpinan DPRD bersama anggota Dapil IV, yakni Wahidin, Sukasman, Ambrosius Borallo, Aprianto, Andi Surono, Suwati, dan Dwi Heryanto.
Turut hadir Camat Tomoni, Camat Tomoni Timur, para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan perangkat daerah.
Anggota DPRD Luwu Timur, Wahidin, mengatakan kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda pembahasan administrasi APBD. Menurutnya, monitoring lapangan penting untuk melihat secara langsung dampak program pemerintah sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap program yang telah dilaksanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, seluruh masukan dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat akan kami tampung sebagai bahan pembahasan Ranperda, sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah,” ujar Wahidin.
Dalam dialog tersebut, berbagai masukan dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat menjadi bahan perhatian DPRD untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program pembangunan telah memberikan manfaat di lapangan.
Bagi DPRD, informasi langsung dari masyarakat menjadi bagian penting dalam menguji kesesuaian antara perencanaan anggaran, pelaksanaan program, dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Usai melakukan dialog bersama para pemangku kepentingan, rombongan DPRD juga melanjutkan kegiatan dengan peninjauan lapangan.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sejumlah infrastruktur serta pelaksanaan program pembangunan yang telah berjalan di wilayah Kecamatan Tomoni.
Langkah tersebut dinilai penting agar proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak hanya bertumpu pada laporan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.
Wahidin menegaskan, fungsi pengawasan DPRD harus berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat.
Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan program pembangunan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui kegiatan monitoring ini, kami berharap pelaksanaan pembangunan ke depan semakin berkualitas, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tomoni maupun wilayah Dapil IV secara keseluruhan,” tutup Wahidin.
Kunjungan kerja tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen DPRD Luwu Timur untuk tidak hanya membahas kebijakan di ruang rapat, tetapi juga turun langsung ke tengah masyarakat guna mengawal pelaksanaan pembangunan dan memastikan penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat nyata.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar