SULSELSATU.com, TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar memperkuat sistem deteksi dini dan koordinasi lintas instansi untuk mengantisipasi potensi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang mengusung tema “Penguatan Koordinasi Intelijen Terpadu dan Penanganan Konflik Sosial demi Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah”.
FGD yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Kamis (16/7/2026), dibuka langsung oleh Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hengky Yasin, Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi, Dandim 1426/Takalar, Ketua Pengadilan Negeri Takalar, perwakilan Kejaksaan Negeri Takalar, Kasat Narkoba Polres Takalar mewakili Kapolres, unsur Badan Intelijen Negara (BIN), para Danramil, Kapolsek, serta camat se-Kabupaten Takalar.
Dalam arahannya, Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan bahwa keamanan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Karena itu, ia meminta seluruh unsur Forkopimda memperkuat koordinasi, mempercepat pertukaran informasi, serta mengoptimalkan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.
Menurutnya, forum koordinasi tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi harus menjadi wadah komunikasi yang berlangsung secara berkelanjutan agar setiap persoalan di tengah masyarakat dapat dipetakan sejak awal dan diselesaikan sesuai kewenangan masing-masing.
“Keamanan daerah menjadi syarat utama agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Daeng Manye.
Ia juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk lebih waspada terhadap arus informasi di media sosial. Menurutnya, informasi yang tidak utuh maupun belum terverifikasi kerap memicu kesalahpahaman yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial.
Baca Juga : Bupati Takalar dan Kakanwil Kemenkum Sepakat Perkuat Posbankum, Layanan Hukum Kini Menjangkau Hingga Desa
Sementara itu, Sekretaris Daerah Takalar Muhammad Hasbi menjelaskan bahwa FGD difokuskan pada penguatan koordinasi intelijen antarinstansi sebagai bagian dari sistem kewaspadaan daerah.
Menurutnya, terdapat tiga agenda utama yang dibahas, yakni memperkuat koordinasi intelijen terpadu, memetakan potensi konflik sosial di setiap kecamatan, serta menyusun strategi pencegahan yang dapat dijalankan secara kolaboratif.
“Forum ini diharapkan melahirkan langkah konkret, bukan sekadar bertukar pandangan, sehingga stabilitas keamanan daerah tetap terjaga,” katanya.
Baca Juga : Bupati Takalar Pilih Pembinaan, 90 Persen Desa Tindak Lanjuti Temuan Audit Keuangan
Dalam sesi pemaparan, Polres Takalar mengidentifikasi dua isu strategis yang memerlukan perhatian bersama. Pertama, potensi konflik lahan PTPN di wilayah Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan yang diperkirakan meningkat pascapanen tebu, terutama terkait proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).
Isu kedua berkaitan dengan perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Laikang. Kepolisian menilai langkah cepat Pemerintah Kabupaten Takalar dalam memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat berhasil meredam berbagai kesalahpahaman yang sempat berkembang mengenai proyek tersebut.
Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Polres Takalar mendorong agar sosialisasi terus melibatkan pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan sehingga informasi yang diterima masyarakat lebih utuh dan tidak mudah dipengaruhi informasi yang menyesatkan.
Baca Juga : Bupati Daeng Manye Minta Dukungan Hamka B Kady Perjuangkan Infrastruktur Takalar
Di sisi lain, Dandim 1426/Takalar mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal serta penyalahgunaan narkoba juga menjadi ancaman serius yang dapat memicu konflik sosial sekaligus mengganggu keamanan wilayah.
Menurutnya, penguatan deteksi dini harus diiringi dengan edukasi kepada masyarakat, penyelesaian persoalan melalui pendekatan mediasi, serta koordinasi yang semakin solid antarinstansi.
Terkait persoalan lahan PTPN, Dandim juga mendorong percepatan penyelesaian administrasi perpanjangan HGU agar tidak menimbulkan ruang bagi munculnya klaim sepihak. Ia mengusulkan dialog yang melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan seluruh pihak terkait sebagai solusi yang berkelanjutan.
Baca Juga : Bupati Daeng Manye Warning ASN Takalar: Jangan Hanya Absen
Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin menilai keamanan dan kondusivitas wilayah merupakan modal penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat sistem pertukaran informasi antarinstansi agar setiap potensi gangguan keamanan dapat dideteksi lebih cepat, dianalisis bersama, dan ditangani secara terkoordinasi.
Melalui FGD tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar bersama Forkopimda kembali menegaskan komitmen membangun sinergi dalam memperkuat intelijen daerah, meningkatkan kewaspadaan dini, mencegah konflik sosial, serta menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Takalar. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar