SULSELSATU.com, BOGOR – Tidak semua desa membutuhkan program pemberdayaan yang sama. Ada desa yang memiliki potensi peternakan, ada yang lebih cocok mengembangkan pertanian, sementara desa lainnya punya peluang di sektor pariwisata.
Bagi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam, mengenali perbedaan itu menjadi langkah awal sebelum menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
Prinsip tersebut diterapkan Antam dalam mendampingi masyarakat di sekitar wilayah operasional Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Baca Juga : Antam Bangun Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat di Luar Lingkar Tambang
Perusahaan tidak serta-merta membawa program yang sudah disiapkan, tetapi terlebih dahulu melihat apa yang dimiliki masyarakat dan kebutuhan yang ingin mereka kembangkan.
West Java Region, Corporate Social Responsibility & External Relations Sub Division Head PT Antam Tbk UBPE Pongkor Agustinus Toko Susetio mengatakan, setiap desa memiliki karakter dan potensi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pendekatan pemberdayaan perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.
“Kita melihat potensi yang ada di tiap desa. Itu juga tidak sama tiap desa, kebutuhan juga berbeda,” katanya kepada awak media, Oktober lalu.
Baca Juga : Dugaan Hauling dan Stockpile Ilegal TRK, Koalisi Pemerhati Tambang Kolaka Raya Minta Antam Buka Peta IUP
Di Desa Cisarua, misalnya, Antam melihat seperti apa kebutuhan masyarakat. Melihat PETI ini kami akhirnya memberikan bantuan domba unutk mereka jadi peternak. Potensi tersebut kemudian menjadi dasar pengembangan program peternakan domba yang salah satunya dijalankan bersama Sudin melalui Jero Farm.
Menurut Agustinus, mengembangkan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat memiliki peluang keberhasilan lebih besar. Warga tidak harus memulai dari nol, sementara keterlibatan mereka sejak awal dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap program.
“Karena memang lebih besar apa potensi keberhasilannya kalau memang dari awal itu mereka sudah punya rasa memiliki terhadap program yang kita kembangkan,” sambung Agustinus.

Baca Juga : Ribuan Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Antam Kelola Tambang Lutim ex PT Vale
Sudin Gember yang juga merupakan warga binaan Antam di Cisarua. Foto: Sri Wahyu Diastuti / Sulselsatu.com.
Mengenali Sebelum Menentukan Program
Pendampingan Antam di sekitar Pongkor berangkat dari pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak kegiatan operasional perusahaan. Prosesnya dimulai sejak penyusunan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), yang mengidentifikasi desa-desa di sekitar tapak proyek.
Terdapat tiga desa yang berbatasan langsung dengan wilayah operasional Antam, yakni Malasari, Cisarua, dan Bantarkaret. Selain itu, terdapat delapan desa lain di Kecamatan Nanggung yang juga masuk dalam wilayah perhatian perusahaan karena aktivitas sosial dan ekonomi masyarakatnya berkaitan dengan kegiatan operasi.
Baca Juga : Turun Lagi, Intip Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
Pemetaan kemudian diperdalam melalui social mapping. Melalui proses ini, Antam berupaya mengenali tokoh masyarakat, potensi ekonomi, persoalan yang dihadapi, serta aspirasi warga di masing-masing desa.
Hasil pemetaan tersebut menjadi bahan untuk menentukan program yang sesuai. Dengan begitu, pemberdayaan tidak hanya berangkat dari apa yang ingin diberikan perusahaan, tetapi juga dari apa yang dibutuhkan masyarakat.
“Jadi dari yang sudah ada, kemudian dilihat potensinya apa, masalahnya apa. Nah untuk menjawab masalah dengan potensi yang mereka punya, itulah yang kita buat programnya,” beber Agstinuys.
Baca Juga : Terus Naik, Berikut Harga Emas Hari Ini Mulai Ukuran 0,5 Gram Hingga 1.000 Gram
Dalam menjalankan program, Antam juga tidak menempatkan diri sebagai pihak yang menguasai seluruh bidang. Perusahaan menyadari bahwa pengembangan pertanian maupun peternakan membutuhkan keahlian khusus. Karena itu, peran Antam lebih banyak sebagai fasilitator yang mempertemukan masyarakat dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
“Kita hanya punya kemampuan memfasilitasi, menghubungkan dengan pihak-pihak yang bisa membantu, termasuk penyuluh, termasuk universitas, termasuk apa namanya lembaga-lembaga lain yang punya concern yang sama,” katanya.
Pendekatan tersebut kemudian berkembang menjadi kolaborasi multipihak. Selain Antam, sejumlah pihak yang terlibat antara lain Balai Taman Nasional, Universitas Nusa Bangsa, Institut Pertanian Bogor (IPB), pemerintah desa, hingga pemerintah kabupaten.
Kolaborasi itu dibangun agar masyarakat mendapatkan dukungan yang lebih luas, baik dari sisi pengetahuan, pendampingan teknis, maupun akses pengembangan usaha.
Bagi Antam, keberhasilan program pemberdayaan bukan berarti hubungan dengan masyarakat harus berakhir ketika kelompok binaan sudah mampu menjalankan usahanya sendiri.
Perusahaan memang akan menyesuaikan prioritas anggaran ketika sebuah kelompok mulai mandiri. Namun, Antam tidak langsung meninggalkan mereka. Peran perusahaan bergeser, dari yang sebelumnya menjadi penginisiasi program menjadi mitra yang mendukung keberlanjutan usaha.
“Jadi kita bergeser saja yang tadinya memang inisiator, sekarang menjadi mitra,” dia menjelaskan.
Agustinus menjelaskan, keberlanjutan kelompok usaha masyarakat juga berkaitan dengan kepentingan perusahaan terhadap perkembangan wilayah sekitar. Desa yang memiliki kegiatan ekonomi produktif dan peluang pariwisata diharapkan dapat berkembang, sekaligus membuka alternatif mata pencaharian bagi masyarakat.
Salah satu contohnya adalah program kolaborasi Pepeling Cisangku (Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pelestarian Lingkungan) yang diinisiasi ANTAM sejak 2019. Program ini dijalankan bersama kelompok lokal Model Kampung Konservasi (MKK) Cisangku.
Melalui program tersebut, Antam mengajak masyarakat untuk menjaga kawasan hutan sekaligus mengembangkan potensi alam menjadi sumber penghidupan. Kawasan MKK Cisangku ini mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat dengan memanfaatkan lanskap pegunungan, air terjun, perkebunan, serta kehidupan perkampungan tradisional Malasari.
Tidak hanya pariwisata, penguatan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui pengembangan produk lokal dan UMKM. Salah satunya produk olahan kopi khas Malasari yang diolah dengan teknik tumbuk tradisional leluhur yang masih dipertahankan.
Di balik pengembangan wisata dan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan tetap menjadi bagian penting dari program Pepeling Cisangku. Posisi Desa Malasari yang berada di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak, salah satu kawasan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati.
Antam juga menjadi bagian dari ekosistem usaha kelompok binaan. Perusahaan membeli sejumlah kebutuhan, seperti bibit tanaman dan pupuk, dari masyarakat setempat di Kawasan MKK Cisangku.
Bahkan, kebutuhan bibit untuk kegiatan penanaman di kawasan Taman Nasional dan sekitarnya turut dipenuhi dari kelompok masyarakat yang sebelumnya dibina.
Agustinus menyebut, penanaman yang dilakukan Antam bersama para pihak di kawasan tersebut telah mencapai lebih dari satu juta pohon. Kebutuhan bibitnya berasal dari kelompok masyarakat setempat.
Ketua MKK Cisangku Hendrik mengatakan, Antam hadir membuka jalan untuk membantu dan membina hingga kami mendapatkan gelar Local Hero.
“Bukan hanya kami anggota pengelolah yang bisa meningkatkan ekonomi, tapi termasuk warung warga sekitar. Antam memberikan pembinaan untuk mengembangkan potensi desa,” ujar Hendrik.
Kegiatan ekonomi yang juga berhasil berkembang adalah produksi pupuk organik jenis bokashi. Produk tersebut tidak hanya dipasarkan kepada Antam, tetapi juga dijual kepada perusahaan lain dan pemerintah daerah.
Pada 2026, kelompok mencatat penjualan pupuk mencapai 122 ton hingga Agustus. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berkembang menjadi usaha yang memiliki pasar.
Selain pupuk, produksi kopi tubruk juga menjadi sumber penghasilan bagi warga, terutama perempuan. Sebanyak enam orang terlibat dalam kegiatan pengolahan dan pengemasan kopi, dengan pembagian tugas empat orang menumbuk kopi dan dua orang menangani pengemasan serta pemasaran.
Para pekerja menumbuk kopi dengan upah sekitar Rp80.000 per hari, mulai pukul 07.00 hingga 14.00. Sementara itu, produksi kopi bubuk yang dipasarkan kelompok berkisar 200–400 kilogram per bulan.
Kopi yang dikembangkan merupakan jenis robusta dan arabika. Produk tersebut dipasarkan sebagai kopi tubruk tradisional, termasuk dengan tambahan gula aren yang menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung.
Permintaan pasar juga mulai menjangkau luar daerah. Kelompok menyebut pernah menerima permintaan dari Jakarta sebanyak 650 toples atau sekitar 65 kilogram kopi.
Pengembangan usaha kopi turut didukung pendampingan dalam pengemasan, pembuatan label, serta pengurusan izin edar dan sertifikasi halal. Selain Antam, kelompok juga memperoleh dukungan kegiatan pengabdian dari perguruan tinggi, termasuk Institut Pertanian Bogor dan Universitas Nusa Bangsa.
Ke depan, kelompok menargetkan kebutuhan bahan baku kopi dapat dipenuhi dari kebun masyarakat sendiri. Saat ini, sekitar 150.000 pohon kopi telah ditanam di wilayah Malasari dan sekitarnya, dengan harapan mulai menopang kebutuhan produksi pada 2027.
Menyiapkan Generasi Penerus
Selain pengembangan ekonomi, Antam mulai memberi perhatian lebih besar pada sektor pendidikan. Agustinus menilai, potensi desa tidak akan berkembang secara berkelanjutan jika masyarakat tidak dibekali kemampuan untuk mengelolanya.
Selama ini, sejumlah kegiatan ekonomi seperti pertanian dan peternakan masih banyak ditopang oleh generasi yang sudah lebih dahulu menjalankannya. Tantangannya adalah menyiapkan generasi penerus agar usaha tersebut tidak berhenti ketika para pelakunya memasuki usia lanjut.
“Jadi, kita nggak mungkin membuat program ini berkelanjutan kalau SDM-nya nggak kita bangun,” tegas Agustinus.
Karena itu, Antam mulai merancang program pendidikan melalui pengembangan sekolah unggulan untuk jenjang SMA dan SMK. Perusahaan juga melakukan pemetaan kondisi pendidikan di Kecamatan Nanggung untuk mengetahui kebutuhan peningkatan kapasitas, aksesibilitas, kualitas guru, hingga sarana belajar.
Harapannya, pendidikan dapat terhubung dengan potensi ekonomi yang sedang dikembangkan masyarakat. Lulusan sekolah vokasi, misalnya, diharapkan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja maupun sektor usaha di wilayahnya.
Bagi Agustinus, pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat perlu berjalan beriringan. Potensi yang sudah tumbuh harus didukung oleh generasi yang mampu melanjutkan dan mengembangkannya.
Upaya pemberdayaan juga dilakukan dengan membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan dari sumber lain. Antam mendorong kelompok binaan memperkuat kelembagaan agar dapat mengakses program pemerintah maupun pendanaan dari lembaga lain.
Salah satu contohnya dilakukan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN). Antam membantu memperkuat kelembagaan mereka agar dapat memenuhi persyaratan untuk mengakses anggaran pemerintah daerah.
Di Desa Kalong Liud, kelompok masyarakat juga didampingi dalam menyusun proposal hingga memperoleh pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mengembangkan pertanian rendah emisi.
Dengan cara tersebut, sumber daya untuk pengembangan masyarakat tidak hanya bergantung pada anggaran perusahaan.
Agustinus menyebut, anggaran program pengembangan masyarakat dari UBPE Pongkor mencapai sekitar Rp15 miliar per tahun. Anggaran itu diprioritaskan bagi wilayah yang dinilai terdampak langsung oleh kegiatan operasional perusahaan, terutama sebelas desa di Kecamatan Nanggung.
Sejumlah program di desa-desa tersebut telah menunjukkan perkembangan menuju kemandirian. Selain kelompok peternak di Cisarua, terdapat program Garita atau Gerakan Ramah Lingkungan untuk Ketahanan Pangan di Kalong Liud serta program Cikal Tangkal di Bantarkaret.
Ke depan, Antam juga berencana mengembangkan potensi lain, termasuk pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial dan pengembangan wisata berbasis pertanian.
Bagi Antam, setiap desa memiliki jalur pengembangan yang berbeda. Tidak ada satu program yang harus diterapkan untuk semua wilayah. Yang menjadi dasar adalah potensi yang tersedia, persoalan yang dihadapi, serta kesiapan masyarakat untuk mengelolanya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News







Komentar