Logo Sulselsatu

Ranperda Radio Kabar Lutra Resmi Diserahkan ke DPRD

Asrul
Asrul

Kamis, 13 Juni 2019 20:15

Ranperda Radio Kabar Lutra Resmi Diserahkan ke DPRD

SULSELSATU.com, MASAMBA – Ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabar Luwu Utara 100 FM resmi diserahkan ke DPRD Luwu Utara, Kamis (13/6/2019), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Utara.

Ranperda tersebut diserahkan bersamaan dengan dua Ranperda lainnya, yakni Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Tiga buah Ranperda usulan eksekutif ini diserahkan langsung Wakil Bupati (Wabup) Luwu Utara, Muhammad Thahar Rum, dan diterima Ketua DPRD Luwu Utara Machfud Yunus dalam sebuah Rapat Paripurna DPRD tentang Penyerahan Tiga Buah Ranperda. Penyerahan tiga buah Ranperda ini juga disaksikan oleh seluruh Anggota DPRD Luwu Utara, para Kepala Perangkat Daerah serta undangan lainnya.

Baca Juga : Pesawat Perintis Penumpang Terbang Lebih Cepat di 2020, IDP Apresiasi Kemenhub

Thahar mengatakan Ranperda Radio FM merupakan bagian dari strategi percepatan akses pelayanan publik sebagai salah satu wadah penyebarluasan informasi pembangunan daerah, pemerintahan daerah serta kemasyarakatan di wilayah ibukota kabupaten sampai ke pelosok-pelosok desa.

“Ranperda ini adalah strategi pemerintah untuk menyebarluaskan informasi, terkait pembangunan daerah,” kata Thahar.

Terkait Ranperda tentang PPNS, Thahar menjelaskan bahwa Ranperda ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi, pembinaan dan pengawasan penyidik PNS dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : 32 Kepala OPD di Lutra Teken Perjanjian Kinerja di Hadapan Bupati

“Ranperda ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien melalui pelaksanaan penyidikan yang sinergi dan profesional guna menjamin proses penegakan hukum,” terangnya.

Thahar menjelaskan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu dicabut dan segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

 Komentar

 Terbaru

Makassar18 Mei 2022 07:00
Terima SK Dari Andi Sudirman, Ini Deretan Kisah Para CPNS dan PPPK Pemprov Sulsel
SULSELSATU.com, MAKASSAR – CPNS dan PPPK Tahun 2021 Lingkup Pemprov Sulsel tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya usah menerima SK pengangkat...
Sulsel18 Mei 2022 06:45
Dua Anggota DPRD Luwu Timur Resmi Daftarkan Diri sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021-2026
SULSELSATU.com, Luwu Timur – Panitia Pemilihan Wakil Bupati Luwu Timur Masa Jabatan 2021-2026 resmi menerima berkas dari dua kandidat Calon Waki...
Video17 Mei 2022 23:28
VIDEO: Jokowi Bolehkan Masyarakat Lepas Masker di Luar Ruangan
SULSELSATU.com – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah kini melonggarkan kebijakan pemakaian masker di Indonesia. Bagi masyarakat yan...
Metropolitan17 Mei 2022 22:50
14 Tahun Perjuangan Disabilitas Netra Akhirnya Terima SK PPPK Dari Gubernur Sulsel
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sebanyak 1669 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov Sulsel tahap pertama, menerima Surat Ke...