Logo Sulselsatu

Ranperda Radio Kabar Lutra Resmi Diserahkan ke DPRD

Asrul
Asrul

Kamis, 13 Juni 2019 20:15

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MASAMBA – Ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabar Luwu Utara 100 FM resmi diserahkan ke DPRD Luwu Utara, Kamis (13/6/2019), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Utara.

Ranperda tersebut diserahkan bersamaan dengan dua Ranperda lainnya, yakni Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Tiga buah Ranperda usulan eksekutif ini diserahkan langsung Wakil Bupati (Wabup) Luwu Utara, Muhammad Thahar Rum, dan diterima Ketua DPRD Luwu Utara Machfud Yunus dalam sebuah Rapat Paripurna DPRD tentang Penyerahan Tiga Buah Ranperda. Penyerahan tiga buah Ranperda ini juga disaksikan oleh seluruh Anggota DPRD Luwu Utara, para Kepala Perangkat Daerah serta undangan lainnya.

Baca Juga : Pesawat Perintis Penumpang Terbang Lebih Cepat di 2020, IDP Apresiasi Kemenhub

Thahar mengatakan Ranperda Radio FM merupakan bagian dari strategi percepatan akses pelayanan publik sebagai salah satu wadah penyebarluasan informasi pembangunan daerah, pemerintahan daerah serta kemasyarakatan di wilayah ibukota kabupaten sampai ke pelosok-pelosok desa.

“Ranperda ini adalah strategi pemerintah untuk menyebarluaskan informasi, terkait pembangunan daerah,” kata Thahar.

Terkait Ranperda tentang PPNS, Thahar menjelaskan bahwa Ranperda ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi, pembinaan dan pengawasan penyidik PNS dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : 32 Kepala OPD di Lutra Teken Perjanjian Kinerja di Hadapan Bupati

“Ranperda ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien melalui pelaksanaan penyidikan yang sinergi dan profesional guna menjamin proses penegakan hukum,” terangnya.

Thahar menjelaskan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu dicabut dan segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Otomotif18 Juni 2024 22:43
Hanya Dalam 40 Menit, NMAX TURBO Generasi Terbaru Laris Hingga 1.000 Unit
Peluncuran NMAX "TURBO" dengan konsep Evolution: Fun Tech X Prestige X Sporty pada 12 Juni 2024 di Jakarta menjadi magnet perhatian masyarakat Indones...
Video18 Juni 2024 22:29
VIDEO: Jemaah Haji Asal Bogor Protes Tenda Lantaran Sempit
SULSELSATU.com – Sebuah video memperlihatkan aksi protes jemaah haji asal Kota Bogor, Jawa Barat. Jemaah haji tersebut protes lantaran tenda unt...
Video18 Juni 2024 19:44
VIDEO: Sejoli Diduga Mesum di Parkiran Mobil, Kabur Usai Kepergok Petugas Keamanan
SULSELSATU.com – Sebuah video memperlihatkan sejumlah petugas keamanan mengejar sebuah mobil. Aksi pengejaran tersebut diduga sejoli remaja seda...
Video18 Juni 2024 16:36
VIDEO: Rumah Panggung Milik Warga di Pinrang Ludes Dilalap Si Jago Merah
SULSELSATU.com – Kebakaran terjadi di Buttu Angin, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Dalam video yang beredar, tampak api membu...