Logo Sulselsatu

Ranperda Radio Kabar Lutra Resmi Diserahkan ke DPRD

Asrul
Asrul

Kamis, 13 Juni 2019 20:15

Ranperda Radio Kabar Lutra Resmi Diserahkan ke DPRD

SULSELSATU.com, MASAMBA – Ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabar Luwu Utara 100 FM resmi diserahkan ke DPRD Luwu Utara, Kamis (13/6/2019), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Utara.

Ranperda tersebut diserahkan bersamaan dengan dua Ranperda lainnya, yakni Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Tiga buah Ranperda usulan eksekutif ini diserahkan langsung Wakil Bupati (Wabup) Luwu Utara, Muhammad Thahar Rum, dan diterima Ketua DPRD Luwu Utara Machfud Yunus dalam sebuah Rapat Paripurna DPRD tentang Penyerahan Tiga Buah Ranperda. Penyerahan tiga buah Ranperda ini juga disaksikan oleh seluruh Anggota DPRD Luwu Utara, para Kepala Perangkat Daerah serta undangan lainnya.

Baca Juga : Pesawat Perintis Penumpang Terbang Lebih Cepat di 2020, IDP Apresiasi Kemenhub

Thahar mengatakan Ranperda Radio FM merupakan bagian dari strategi percepatan akses pelayanan publik sebagai salah satu wadah penyebarluasan informasi pembangunan daerah, pemerintahan daerah serta kemasyarakatan di wilayah ibukota kabupaten sampai ke pelosok-pelosok desa.

“Ranperda ini adalah strategi pemerintah untuk menyebarluaskan informasi, terkait pembangunan daerah,” kata Thahar.

Terkait Ranperda tentang PPNS, Thahar menjelaskan bahwa Ranperda ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi, pembinaan dan pengawasan penyidik PNS dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : 32 Kepala OPD di Lutra Teken Perjanjian Kinerja di Hadapan Bupati

“Ranperda ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien melalui pelaksanaan penyidikan yang sinergi dan profesional guna menjamin proses penegakan hukum,” terangnya.

Thahar menjelaskan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu dicabut dan segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

 Komentar

 Terbaru

Video03 Desember 2022 22:43
VIDEO: Cuma Makan Nasi dan Garam, Pria Akhirnya Punya Tabungan Rp 2,8 M
SULSELSATU.com – Seorang pekerja migran asal Bangladesh hanya makan bawang, cabai, dan garam agar dapat menabung. Dalam video terlihat pria as...
Makassar03 Desember 2022 21:43
Ari Ashari Tampung Aspirasi Masyarakat Makassar Soal Pengelolaan Drainase yang Kurang Maksimal
Reses Anggota DPRD Kota Makassar Ari Ashari...
Entertainment03 Desember 2022 21:19
Film Like and Share, Keberanian Mengangkat Masalah Pelecehan Seksual Secara Gamblang
Film Like and Share tentang cerita tentang pelecehan seksual yang akan tayang pada 8 Desember 2022...
Video03 Desember 2022 20:56
VIDEO: Gempa M 6,4 Terjadi di Garut Jawa Barat
SULSELSATU.com – Gempa dengan kekuatan magnitudo 6,4 di mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu (3/12/2022). Bahkan warga di Cianjur juga ikut me...