SULSELSATU.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan budaya integritas di sektor jasa keuangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk membangun industri keuangan yang tangguh, adaptif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Komitmen itu ditegaskan dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang mengusung tema Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity. Kegiatan tersebut digelar di Jakarta pada Selasa (14/7/2026).
Baca Juga : OJK Bersama Komdigi dan Perbankan Bersatu Berantas Judi Online dan Scam
Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena mengatakan, tata kelola yang kuat menjadi faktor penting agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Menurutnya, kebijakan yang baik harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” kata Sophia.
Sophia menjelaskan tantangan sektor jasa keuangan semakin kompleks. Risiko siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim menjadi tantangan yang harus diantisipasi.
Baca Juga : OJK Tetapkan Kebijakan Baru Pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta Bisa Pilih Sekaligus atau Berkala
Ia menilai penerapan governance, risk, and compliance (GRC) kini tidak lagi sekadar memenuhi aspek kepatuhan.
GRC telah menjadi fondasi utama untuk menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut Sophia, penguatan GRC juga sejalan dengan Asta Cita ketujuh Pemerintah. Program tersebut menitikberatkan pada reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Juga : Reksa Dana Paling Banyak Dipilih Investor Sulsel, Tumbuh 68,49 Persen Satu Tahun Terakhir
Sophia berharap berbagai praktik terbaik yang dibahas dalam RGS 2026 dapat diterapkan secara nyata. Langkah itu diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas sekaligus mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, tata kelola yang baik menjadi fondasi penting bagi dunia usaha.
Menurutnya, tata kelola yang kuat mampu meningkatkan kredibilitas lembaga dan kepercayaan investor.
Baca Juga : OJK Kolaborasi Pemkab Sidrap Perkuat Akses Keuangan dan Pembiayaan Produktif
“Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ferry.
Ferry menambahkan konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi krisis.
Tantangan tersebut muncul seiring meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok global.
Baca Juga : OJK Bersama Komisi XI DPR RI dan Pemkab Barru Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, juga menekankan pentingnya transformasi digital. Menurutnya, digitalisasi harus menjadi pendorong peningkatan produktivitas nasional.
“Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Edwin menilai tata kelola yang baik tidak menghambat inovasi. Sebaliknya, tata kelola menjadi fondasi yang membangun kepercayaan sehingga inovasi dapat berkembang secara berkelanjutan.
RGS 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel dan sesi GRC Insight. Forum tersebut membahas penguatan transparansi organisasi dan pembangunan budaya kerja berbasis nilai untuk mendukung kinerja berkelanjutan.
Sejumlah pakar dan praktisi GRC dari dalam maupun luar negeri turut menjadi pembicara. Mereka berasal dari Meta, Danantara Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, University of Antwerp, United Nations Office for Project Services (UNOPS), Orbis Business School, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kegiatan yang digelar secara hybrid ini diikuti lebih dari 20 ribu peserta. Peserta berasal dari regulator, industri jasa keuangan, asosiasi profesi, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition Volume 2 bertema Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future. Kompetisi tersebut diikuti 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Melalui penyelenggaraan RGS 2026, OJK berharap kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan semakin kuat.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan ketahanan sektor jasa keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar