SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi C DPRD Kota Makassar meminta pemerintah kota dalam hal ini SKPD terkait untuk melakukan pembinaan berupa sanksi penarikan pajak tambahan terhadap bangunan yang melanggar batas roling.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi C Susuman Halim, usai pihaknya melakukan peninjauan langsung bangunan Hotel Mercure, Jalan AP Pettarani.
Baca Juga : Legislator PDIP Tenri Uji Soroti Kebijakan Pemkot Makassar Tertibkan PKL di Barombong
Menurut Susuman Halim, jika dilihat konstruksi utamanya ada selisih hampir satu meter dari batas roling jalan bangunan Hotel Mercure yang di atasnya dibuatkan kanopi.
“Makanya kita minta klarifikasi apakah kanopi itu jadi bagian utama dari konstruksi tersebut,” kata Sugali sapaan akrabnya, Rabu (26/6/2019)
“Prinsipnya sebenarnya selain pihak Hotel Mercure bisa tertib, dan kalau memang sudah ada bangunan seperti itu, harusnya ada semacam pembinaan yang dilakukan oleh Pemkot tidak serta merta ada pelanggaran kemudian tidak ada upaya pembinaan, kecuali kalau sudah tidak ada jalan, tentu berdasarkan regulasi harus dilakukan pembogkaran,” lanjutnya.
Baca Juga : Legislator PDIP Udin Malik Dorong Kesadaran Arsip Vital di Makassar saat Lakukan Pengawasan
Masih menurutnya, Pemkot harus melakukan terobosan bahwa bangunan yang melanggar batas roling harus bisa dipunguti biaya pajak atas pemanfaatan lahan tersebut.
“Ini penting supaya bisa memberi dampak juga ke PAD kita seperti yang dilakukan oleh beberapa kota-kota maju saat ini,” ujarnya.
Penulis: Asrul
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar