Logo Sulselsatu

Kerusuhan Papua Letupan Kekecewaan Warg terhadap Diskriminasi dan Rasisme

Asrul
Asrul

Kamis, 22 Agustus 2019 09:58

Unjuk rasa di Manokwari. (VOAIndonesia)
Unjuk rasa di Manokwari. (VOAIndonesia)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Gelombang protes hingga kerusuhan terjadi di sejumlah daerah di Papua beberapa hari terakhir ini. Peristiwa ini ditengarai dipicu oleh pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya oleh warga sekitar hingga bentrok di Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Pernyataan bernada rasialis juga ditujukan kepada mahasiswa asal Papua.

Hal itu berbuntut aksi protes di sejumlah wilayah di Papua Barat dan Papua pada Senin (19/8). Bahkan di Sorong, Papua Barat, warga masih melancarkan aksi dengan memblokade sejumlah jalan arteri pada Selasa (20/8). Dengan kata lain, situasi keamanan belum sepenuhnya kondusif.

Baca Juga : Jayapura Mencekam, SMS dan Telepon Diblokir, Aktivitas Warga Lumpuh

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menilai bentrokan dan aksi protes yang dilakukan masyarakat Papua merupakan letupan atas permasalahan yang selama ini dirasakan. Misalnya, diskriminasi dan ekonomi, ketika masyarakat Papua tidak bisa menguasai perekonomian di daerahnya sendiri.

Sponsored by MGID

Persoalan itu terpendam begitu lama dalam benak. Hingga kemudian, emosi mereka meletup ketika mahasiswa Papua mendapat perlakukan rasialis di Jawa Timur.

“Ya (meledak kemarin) itu kan tinggal masalah trigger-nya saja, tapi akar soalnya sudah lama tidak diselesaikan. Kalau ini tidak diselesaikan nanti muncul lagi, muncul lagi, dengan berbagai hal itu bisa sangat rentan terjadi lagi,” ucap Adriana, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (22/8/2019).

Baca Juga : Kamrussamad Desak Polri Lindungi Pedagang dan Pusat Ekonomi di Papua

Adriana menyebut permasalahan terkait Papua memang bukan barang baru. Kesenjangan ekonomi dan diskriminasi kerap terjadi.

Namun, bukan berarti pemerintah Indonesia perlu menggelar referendum dalam waktu dekat. Menurutnya, referendum bukan solusi tepat. Pemberian kemerdekaan secara langsung dari Indonesia juga bukan jawaban.

“Terlalu cepat kalau bicara ke arah situ,” tuturnya.

Baca Juga : Propam Polda Jabar Periksa Oknum Anggota Polisi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua

Adriana kembali menekankan soal persoalan tentang Papua, yakni soal diskriminasi. Dia mengatakan masih sering ditemukan sikap merendahkan terhadap masyarakat Papua.

Menurut Adriana, jauh lebih baik jika semua pihak memahami terlebih dahulu kondisi yang ada saat ini. Termasuk tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Setelah itu, baru bisa mendapatkan solusi yang tepat.

“Sekarang kita ribut bagaimana meredakan konflik tapi akar persoalan bagaimana martabat Papua dihargai, selama ini kan tidak pernah diurus,” kata Adriana.

Baca Juga : Propam Polda Jabar Periksa Oknum Anggota Polisi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua

Aksi protes terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat sejak Senin (19/8). Perusakan bangunan dan mobil dilakukan oleh massa.

Misalnya di Manokwari, massa membakar gedung DPRD Papua Barat. Kemudian di Sorong, Papua Barat, massa sempat membuat aktivitas bandara lumpuh. Sel pun dirusak hingga para narapidana bisa melarikan diri.

Di Jayapura, Papua, aksi berjalan damai. Meski begitu, jumlah massa yang turun ke jalan tergolong sangat banyak. Tentu melumpuhkan aktivitas perekonomian setempat.

Baca Juga : Propam Polda Jabar Periksa Oknum Anggota Polisi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengamini bahwa gelombang aksi protes di Papua dan Papua Barat merupakan buntut dari peristiwa di Surabaya dan Malang, Jawa Timur pada Jumat (16/8). Kala itu, asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya dikepung oleh berbagai elemen masyarakat dan juga aparat pada Jumat (16/8). Warga mengaku mendapat video para mahasiswa Papua merusak bendera merah putih, sehingga mendatangi asrama.

Namun, mahasiswa Papua sempat dihujani pernyataan rasialis. Mereka diminta keluar dari asrama dengan teriakan-teriakan yang bernada negatif.

Aparat lalu menembakkan gas air mata sebelum mengamankan 43 mahasiswa. Tak lama kemudian mereka dipulangkan kembali.

Baca Juga : Propam Polda Jabar Periksa Oknum Anggota Polisi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua

Peneliti Amnesty International Indonesia, Papang meminta Presiden Joko Widodo dan pemerintah memerintahkan aspek HAM dalam mengembalikan situasi keamanan menjadi kondusif kembali. Dia menyebut dugaan pelanggaran HAM sudah begitu sering terjadi di Papua.

Bilamana memang jelas-jelas ada pelanggaran HAM yang dilakukan, lanjutnya, perlu ada tindakan tegas. Jangan sampai malah menambah catatan buruk.

“Kami dari Amnesty tuntutannya bukan soal politik atau merdeka atau tidak, tapi siapa pun yang melakukan pelanggaran HAM harus dibawa ke muka hukum oleh sistem Indonesia,” kata Papang.

Baca Juga : Propam Polda Jabar Periksa Oknum Anggota Polisi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua

Papang mengingatkan bahwa pelanggaran HAM di Papua cenderung memburuk sejak 10 tahun terakhir. Tindakan kekerasan yang dialami masyarakat setempat tidak pernah sepenuhnya bisa dihentikan.

Sementara masyarakat Papua, kata Papang, menganggap tempat tinggalnya terus dikeruk oleh para pendatang. Perekonomian pun dikuasai oleh para pendatang.

Masyarakat Papua sendiri hanya merasakan ketidakadilan. Perlakuan kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan anggota TNI dan polisi, kata Papang, juga turut menyertai.

Baca Juga : Propam Polda Jabar Periksa Oknum Anggota Polisi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua

“Dan angka kekerasan itu sebetulnya juga dari riset Amnesty 10 tahun terakhir ini justru lebih banyak persoalan-persoalan nonpolitis,” ucap Papang.

Editor: Awang Darmawan

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Video20 Januari 2022 00:14
VIDEO: DPRD Sulsel Wacanakan Pembentukan Pansus Wakil Gubernur
SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Sulsel mewacanakan akan membentuk Panitia Khusus atau Pansus Wakil Gubernur Sulsel sisa masa jabatan 2018-2023. ...
OPD19 Januari 2022 23:01
Bertemu Mendikbudristek, Al Hidayat Minta Kuota Guru PPPK Ditambah
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar Al Hidayat Syamsu bertemu dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Jakarta, Rabu (19/1/202...
Video19 Januari 2022 22:43
VIDEO: Momen Risma Hendak Bersimpuh ke DPR RI untuk Sampaikan Permohonan Maaf
SULSELSATU.com – Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyampaikan permohonan maaf ke Komisi VIII DPR RI. Permohonan maaf itu dilakukan atas sikap ja...
Sponsored by MGID
Nasional19 Januari 2022 22:18
Jawab Tren Kebutuhan Masyarakat, Tahun 2022 Gojek Fokus pada Dua Hal Pengembangan
SULSELSATU.com, JAKARTA – Mewujudkan komitme terus menjadi andalan mobilitas masyarakat di tengah pandemi, Gojek melakukam berbagai inovasinya d...