SULSELSATU.com, JAKARTA – Bakal calon Wali Kota, Muhammad Ismak, menaruh harapan besar atas keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi langsung penggunaan anggaran kampanye dalam Pilkada Serentak 2020.
“Ini bagus, karena itu bisa mencegah cukong dan penggunaan aset negara dalam pilkada dan memutus politik transaksional yang merusak demokrasi kita itu,” ungkap Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) ini, Selasa (24/9/2019).
Muhammad Ismak juga menambahkan, niatan dirinya maju sebagai calon wali kota adalah upaya untuk memutuskan politik uang yang sering terjadi dalam pesta demokrasi.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
“Kita sering mendengar berapa uang beredar untuk membeli suara demi mencapai kemenangan dengan segala macam cara dan ini sangat memprihatinkan. Tentu kandidat yang akan maju tidak memulainya dengan apa gagasannya tapi berapa modal uang yang disiapkan,” ungkap Ismak.
Ismak juga menambahkan bahwa demi memenangkan perebutan kursi kepala daerah itu segala cara bisa dilakukan dan itu membutuhkan sponsor dari para pemilik uang.
“Kalau disponsori cukong apa iya tidak ada timbal balik keuntungan, apa iya ada sumbangan tanpa pamrih. Dan kandidat yang mengeluarkan duit besar tentu akan mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan, jalan pintasnya ya apalagi kalau tidak korupsi,” pungkas Ismak.
Baca Juga : Bupati Takalar Pastikan Tak Terlibat Korupsi, Siap Bantu KPK Ungkap Fakta
Penulis: Asrul
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar