SULSELSATU.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memutuskan sikap untuk tetap berada di poros oposisi hingga lima tahun ke depan.
Rekan koalisi di Pilpres 2019 seperti PAN dan Demokrat memilih berlabuh dalam barisan pemerintahan. Begitu juga dengan Gerindra yang sudah melakukan komunikasi dengan Jokowi.
Juru Bicara PKS, Pipin Sopian mengatakan harus ada partai yang menjadi opsisi. Jika tidak, fenomena itu tentu berbahaya bagi demokrasi.
Baca Juga : PKB Gabung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Presiden PKS: Ahlan wa Sahlan
“Kami namakan ini sebagai defisit demokrasi. Makanya ketika PKS menjadi partai oposisi, ini adalah salah satu ikhtiar kita agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian rakyat juga tidak dirugikan,” kata Pipin di Jakarta Selatan seperi dilansir Vivanews, Kamis (16/10/2019).
Pipin menegaskan, oposisi sama dengan keinginan rakyat, sebab publik menginginkan ada yang mengawasi kinerja pemerintah.
“Masyarakat menghendaki adanya oposisi. Jadi jangan berdebat apakah oposisi ada atau tidak ada dalam konstitusi. Secara fakta memang dibutuhkan oposisi di berbagai negara,” katanya.
Baca Juga : Anies Kenang Perjuaangan Bersama PKS: Perjuangan Kita Seperti ‘Daaud melawan Jalut’
Ia juga berharap kepada partai non pengusung Jokowi-Amin, ikut menjadi penyeimbang dan mengawasi kebijakan pemerintah. Termasuk Partai Gerindra yang sudah berkomunikasi dengan Jokowi.
Pipin menyebut, keinginan menjadi oposisi itu sama seperti di Amerika Serikat. Partai yang kalah otomatis di luar pemerintah.
“Jadi kalau kedewasaan politik, ketika yang kalah maka di luar pemerintahan. Ini akan menyehatkan demokrasi,” katanya.
Baca Juga : Elite PKS Temui Surya Paloh di NasDem Tower Hari Ini
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar