SULSELSATU.com, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) memimpin High Level Meeting (HLM) TPID Sulsel dalam rangka pengendalian inflasi jelang Natal dan Tahun Baru di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (15/11/2019).
Rapat ini dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulsel (Forkopimda) kepala daerah, anggota TPID se Sulsel, tokoh agama, pelaku usaha hingga asosiasi.
Nurdin menyebut Inflasi Sulsel sampai dengan Oktober 2019 tercatat 3,36 persen (yoy), berada pada rentang sasaran target inflasi 3,5±1 persen. Tekanan inflasi Sulsel pada akhir tahun diperkirakan mengalami kenaikan sesuai dengan polanya.
Baca Juga : Program Mudik Gratis Sulsel 2026 Pelindo Dapat Apresiasi Pemprov Sulsel
Rapat koordinasi pengendalian inflasi merupakan wujud sinergi dan komitmen bersama untuk menjaga inflasi dalam level rendah dan stabil sebagai salah satu prasayarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan dan berkeadilan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat tiga strategi utama yang diimplementasikan yakni penguatan produksi dan distribusi, penguatan riset dan aplikasi teknologi tepat guna, dan penguatan skim pembiayaan produksi pertanian melalui sinergi untuk 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi kebijakan).
Secara khusus kata dia, upaya pengendalian yang telah dan akan dilakukan untuk stabilisasi harga di akhir tahun antara lain pemantauan harga secara lebih intensif terutama terhadap komoditas yang sesuai polanya menjadi penyumbang inflasi serta segera melaporkan apabila terjadi gejolak harga sehingga dapat diambil kebijakan dengan segera.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
“Sebenarnya inflasi itu kita perlu rapat terus. Perbaiki sektor produksi dan distribusi. Nah, kita bicara produksi banyak item yang harus kita hadirkan, perbankan, teknologi dan sekarang revolusi industri 4.0 harus hadir. Itu yang harus kita lakukan melek teknologi bagi petani dan nelayan,” Kata Nurdin.
Selanjutnya, memastikan ketersediaan pasokan di setiap kabupaten/kota, serta kerjasama daerah surplus dan defisit. Implementasi warly sarning system dan SOP policy response terhadap gejolak harga di daerah.
Kunjungan atu sidak ke pasar-pasar tradisional/modern, gudang pengecer, dan sentra distribusi untuk memastikan kewajaran harga dan mengindari tindakan yang memicu kenaikan harga.
Baca Juga : Dorong Konektivitas Logistik di KTI, Pemprov Sulsel Apresiasi Kontribusi Pelindo
Kemudian, memastikan produsen, distributor, dan agen tetap menjaga ketersediaan kebutuhan pokok secara berkesinambungan dengan harga yang wajar. Kemudian bekerjasama dengan pemuka agama maupun tokoh masyarakat lainnya untuk mengarahkan ekspektasi masyarakat.
Pengawasan terhadap penyaluran, ketersediaan dan stabilitas harga dan ketersediaan BBM dan LPG 3 Kg bersubsidi. Mempercepat distribusi barang antara lain melalui prioritas transportasi kebutuhan pokok, memperbaiki infrastuktur pada titik jalur distibusi, penyiapan jalur alternatif, menjamin keamanan penyaluran barang kebutuhan pokok. Serta, peningkatan peran OPD/Anggota TPID agar bersifat proaktif terhadap kegiatan terkait upaya pengendalian inflasi.
Dengan upaya pengendalian inflasi tersebut, Inflasi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 diperkirakan akan berada pada rentang sasaran target inflasi 3,5±1 persen.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Dukung Pengembangan Pelabuhan Pelindo
Ke depan, koordinasi akan terus diperkuat disertai dengan langkah pengendalian inflasi yang kongkrit dan inovatif sehingga stabilisasi harga di Sulsel akan tetap terjaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.
Penulis: Jahir Majid
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar