SULSELSATU.com, JAKARTA – Istana menanggapi penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dikabarkan bakal menjadi salah satu petinggi di PT Pertamina (Persero). Diketahui, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar menolak pencalonan Ahok sebagai dirut atau komisaris Pertamina.
“Pak Presiden hanya mengatakan bahwa pihak pemerintah terlibat dalam TPA (tim penilai akhir) sesuai dengan Perpres. Mengenai nama-nama yang diajukan, tidak ada satupun yang disampaikan kepada kami,” ujar Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detikcom, Senin (18/11/2019).
Fadjroel menjelaskan dalam TPA ada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan menteri sektoral terkait, serta perwakilan dari badan kepegawaian. Sedangkan soal aspirasi serikat pekerja diserahkan kepada Menteri BUMN.
Baca Juga : Wujud Kepedulian Sosial, Pegadaian Kanwil Makassar Ikut Sobat Aksi Ramadan BUMN 2025
“Praktis masukan dari semua, termasuk menteri terkait,” kata Fadjroel.
Saat ditanya soal pernyataan politikus Gerindra, Fadli Zon, yang menyebut kedekatan Jokowi dan Ahok.
“Kami tidak bisa menjawab itu. Lebih baik ditanyakan kepada Pak Erick Thohir,” tutur Fadjroel.
Baca Juga : TelkomGroup Dukung Mudik Gratis BUMN 2025, Siapkan 35 Bus dan 3 Rute Kapal Laut
Sebagai informasi, Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai Ahok merupakan sosok orang yang kerap buat keributan.
“Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan,” kata Arie, Jumat (15/11/2019).
“Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam suplai BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat,” sambung Arie.
Baca Juga : Dukung Kelancaran Arus Mudik, SPJM Siapkan Fasilitas Bus Gratis Bagi Pemudik
Menurut Arie, Ahok tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat Komisaris maupun Dewan Direksi.
“Salah satunya di situ kan ada tidak punya masalah keterkaitan dengan masalah hukum, kemudian berperilaku baik,” tuturnya.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar