Logo Sulselsatu

Dihadiri Wabup Bone, Pemkot Tudang Sipulung Tangani Konflik UMI

Asrul
Asrul

Senin, 25 November 2019 21:37

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com,MAKASSAR – Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb ikut menangani konflik antar mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Siang tadi, Senin (25/11/2019), Iqbal mengundang seluruh rektor dari universitas di Makassar, Wakil Bupati Bone Ambo Dalle dan pihak pejabat Luwu Utara membahas konflik ini di Ruang Sipakalebbi Balai Kota Makassar. Tudang sipulung ini turut dihadiri Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo.

Tudang sipulung ini membahas bagaimana jalan keluar agar pertikaian antar mahasiswa yang membawa nama etnisnya terselesaikan. Khususnya mahasiswa Mapala yang telah menjadi tersangka penikaman.

Baca Juga : Bank Sampah hingga RT/RW Disiapkan, Pemkot Makassar Perkuat Gerakan Pilah Sampah

Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Mas Guntur Laupe mengatakan hal ini akan segera diberantas, melihat selalu ada korban yang meninggal.

“Kita duduk di sini mencari jalan keluar dan mendegar semua keluhan mulai dari rektor dan mahasiswa karena ini sudah berlangsung sejak tahun 1999 dan sudah makan tujuh korban,” kata Mas Guntur Laupe.

Rektor UMI, Prof Basri Modding mengaku bahwa pihaknya telah mengambil langkah untuk membekukan organisasi Mapala. Bahkan, ia telah membubarkan semua pengurusnya tanpa terkecuali.

Baca Juga : Kabar Gembira! Olymrun 2026 Hadir di Makassar, Siapkan Hadiah Rp150 Juta

Tak hanya UMI, Wakil Rektor III UNM, Arifuddin Usman menyebutkan jika mahasiswanya sendiri menjadikan bentrok antar sesamanya ibaratkan puasa Senin-Kamis.

“Harus dicari jalan keluarnya. Saya juga khawatir karena mereka bentrok tidak berfikir dampaknya. Jadi di UNM itu jadwal bentroknya Senin-Kamis. Orangkan biasanya puasa Senin- Kamis. Ini bentroknya yang rutin,” ungkap Arifuddin.

Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Yudiawan Wibisiono mengatakan akan menyelesaikan konflik yang banyak mempengaruhi komponen di Kota Makassar tersebut.

Baca Juga : Warga dan Mahasiswa Pasang Baliho Penolakan PSEL di Tamalanrea, Pertanyakan Izin Amdal

“Saat ini ada tiga kita sudah ringkus, enam orang jadi DPO dan kami akan terus mencari sampai ditemukan. Ini sudah jadi tugas kami. Kita harus cepat menyelesaikan karena mengganggu keamanan Kota Makassar, ketentraman warga dan pastinya akan berdampak pada ekonomi Sulsel khususnya Makassar,” kata Yudiawan.

Usut tuntas juga dikatakan oleh Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb. Katanya, forum ini menjadi salah satu langkah kompak untuk menemukan dan menekan hal-hal yang bisa berdampak buruk bagi kota.

“Apalagi memakan korban. Keinginan untuk menciptakan kondisi yang damai bukan hanya saya yang menginginkan namun kita semua. Jadi forum ini sangat bagus untuk menemukan solusi, dan dengan ini semoga kita tidak mencederai eksistensi kita sebagai manusia cerdas yang berpendidikan,” pungkasnya.

Baca Juga : Inisiatif Katimbang Siaga Bencana PLN UIP Sulawesi Dapat Penghargaan Pemkot Makassar

Penulis: Resti Setiawati
Editor: Hendra Wijaya

 

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Bisnis06 Agustus 2026 10:03
PT HAP Hadirkan Rumah Subsidi dan Komersial di APEX 2026, Targetkan Penjualan 100 Unit
SULSELSATU.com, MAKASSAR – PT Hidayat Anugrah Pratama (HAP) memastikan akan ambil bagian dalam APERSI Property Expo (APEX) 2026 yang berlangsung di ...
Ekonomi06 Agustus 2026 09:34
Kalla Institute Dampingi UMKM Sambusa di Pangkep Go Digital dan Tingkatkan Produksi
Kalla Institute terus memperkuat perannya dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)....
Video05 Agustus 2026 22:59
VIDEO: Viral, Mobil Dikejar dan Dirusak Massa di Pattontongan Maros
SULSELSATU.com – Sebuah mobil dirusak massa di Jalan Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Selasa (4/8/2026). Berdasarkan informasi yang ...
News05 Agustus 2026 18:54
Ketegangan Jalur Hauling Pomalaa, Bupati Amri: Jangan Ada Premanisme Industrial
Ketegangan akibat aksi blokade jalur logistik (hauling) di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) memantik ...