SULSELSATU.com, GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa siap menjadi daerah bebas buang air besar sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) pada Mei, 2020 mendatang.
Hal tersebut didorong Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dengan melibatkan seluruh camat, kepala desa, para pokja dan babinsa melalui Workshop Percepatan Capaian Open Defecation Free (ODF) Kabupaten Gowa Tahun 2019 yang diselenggarakan di Makassar Golden Hotel (MGH), Kamis, (28/11/2019).
Dalam workshop tersebut mengangkat tema “Bersama Kita Wujudkan Kabupaten Gowa ODF Tahun 2020” yang dibuka langsung Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa Muchlis.
Baca Juga : Pemkab Gowa dan BSI Hadirkan Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin Ekstrem
Ia mengatakan, dalam rangka mewujudkan masyarakat berprilaku hidup sehat salah satunya dilakukan dengan mendorong daerah bebas BABS, dan Kabupaten Gowa harus bisa mencapai hal tersebut.
“Kita targetkan paling cepat Mei 2020 mendatang Kabupaten Gowa sudah dapat menjadi daerah ODF secara keseluruhan hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” kata Muchlis.
Ia menyebutkan, empat hal yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Pertama, lingkungan yang mana 42 persen pemenuhan kesehatan manusia dipengaruhi karena lingkungan.
Baca Juga : Pemkab Gowa Kolaborasi Lintas Sektor Bedah Ratusan Rumah Keluarga Miskin Ekstrem
Kedua, prilaku masyarakat yang berpengaruh sebanyak 30 persen. Ketiga, ketersediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan termasuk perangkat-perangkatnya yang mempengaruhi sekitar 21 persen. Terakhir dipengaruhi karena faktor keturunan (genetika) yang berkontribusi sebesar 7 persen.
“Lingkungan yang bersih dan sehat akan terwujud dengan terpenuhinya akses air bersih dan tidak buang air besar sembarangan dengan kata lain menyiapkan disetiap rumah satu jamban atau sanitasi,” jelas Muchlis.
Pasalnya, kata Muchlis, kondisi sanitasi yang buruk tidak hanya menimbulkan penyakit seperti diare, tiphoid, dan penyakit-penyakit berbasis lingkungan lainnya melainkan juga memperngaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Misalnya persoalan stanting atau anak yang tumbuh dengan kondisi fisik pendek dan kerdil.
Baca Juga : Perumda AM Tirta Jeneberang Setor Dividen Rp3,49 Miliar ke Pemkab Gowa
Terwujudnya daerah bebas BABS ini harus didukung dengan komitmen bersama seluruh pihak hingga ke lapisan bawah. Terkhusus bagi 14 desa dari berbagi kecamatan di wilayah Kabupaten Gowa yang dianggap belum secara penuh menjadi wilayah ODF.
Masing-masing Desa Borisallo, Desa Paranglompoa, Desa Bontoloe, Desa Taring, Desa Pencong, Desa Parangloe, Desa Lembangloe, Desa Erelembang, Desa Pao, Desa Tabbinjai, Desa Tanete, Desa Rappolemba, Desa Rappoala, dan Kelurahan Cikoro.
“Daerah yang telah menjadi bebas BABS sudah mencapai 153 desa/kelurahan dari 167 desa/kelurahan atau pencapaiannya 91,62 persen,” kata Muchlis.
Baca Juga : Pemkab Gowa Kebut Finalisasi RTRW untuk Lindungi Lahan Sawah
Muchlis pun mengajak agar masyarakat khususnya pemerintah di lingkup desa dan kelurahan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mewujudkan lingkungan bersih dan sehat melalui 1 kepala keluarga (KK) 1 jamban.
Ketua Penyelenggara Jayanthi Ambo Enre mengungkapkan, pada workshop tersebut diikuti sekitar 73 peserta dari berbagai unsur yang mana tujuannya adalah membangun komitmen untuk melakukan langkah-langkah percepatan mewujudkan ODF di wilayahnya masing-masing.
Pada pertemuan tersebut peserta diberikan beberapa materi antara lain kebijakan strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), progres STBM Kabupaten Gowa Tahun 2019, strategi percepatan pencapaian ODF dan peran lintas sektor dalam mewujudkan desa ODF.
Baca Juga : Komitmen Tekan Stunting, Bupati Gowa Ajak Lintas Sektor Sosialisasi Cegah Kawin Anak
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar