Logo Sulselsatu

Serapan Anggaran SKPD Pemkot Makassar Masih Minim

Asrul
Asrul

Selasa, 17 Desember 2019 21:20

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Program APBD Kota Makassar triwulan IV jelang akhir tahun 2019, di ruang Sipakatau Lantai ll Balai Kota Makassar, Selasa (17/12/2019).

Rapat yang dipimpin langsung Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb membahas realisasi program kerja masing-masing SKPD di triwulan IV akhir tahun 2019.

Data Monev yang diperoleh Iqbal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menunjukkan beberapa SKPD masih minim dalam proses capaian serapan anggaran di triwulan IV.

Baca Juga : Bank Sampah hingga RT/RW Disiapkan, Pemkot Makassar Perkuat Gerakan Pilah Sampah

“Dari data rekapitulasi, masih ada beberapa SKPD yang minim serapan anggarannya, makanya satu per satu kita panggil dan bahas di sini, apa yang menjadi permasalahannya. Ternyata datanya masih proksi karena ada yang belum dipertanggungjawabkan. Kegiatan fisiknya hampir sebagian sudah dikerjakan, tapi administrasi keuangannya belum selesai,” ucapnya.

Adapun hasil monev SKPD yang belum mencapai target, ditemukan beberapa hal yang menjadi kendala. Di antaranya, administrasi keuangan yang prosesnya lambat, proses pengadaan yang gagal tender, dan efesiensi harga barang.

Iqbal berharap bagi seluruh SKPD yang belum mencapai realisasi segera menyelesaikan realisasi target anggarannya.

Baca Juga : Kabar Gembira! Olymrun 2026 Hadir di Makassar, Siapkan Hadiah Rp150 Juta

“Untuk itu kita larang pejabatnya keluar daerah agar fokus menyelesaikan semua proses anggaran hingga selesai,” terangnya.

Kepala Bappeda Kota Makassar, Andi Hadijah Iriani mencontohkan Kecamatan Tallo pada rekapitulasi anggarannya menunjukkan realisasi keuangan fisik 55 persen. Namun usai Monev didapati realisasi keuangannya telah mencapai 74 persen.

“Inilah gunanya Monev, kalau kita melihat secara tertulis memang capaian kecamatan Tallo rendah sekali di triwulan lV ini tetapi setelah dijelaskan oleh camat dan PPTK ternyata sudah melampaui dari 55 persen,” terang Iriani.

Baca Juga : Warga dan Mahasiswa Pasang Baliho Penolakan PSEL di Tamalanrea, Pertanyakan Izin Amdal

Ia juga berharap realisasi anggaran bisa mencapai angka 90 persen atau bahkan lebih karena masih sementara berproses hingga tenggang waktu yang ditentukan.

Penulis: Resti Setiawati
Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News06 Agustus 2026 10:23
Buka Kebun Merica di Hutan Lindung Loeha Raya, 3 Orang Warga Ditahan Gakkum Sulawesi
Tiga orang warga di Loeha Raya, Kabupaten Luwu Timur ditahan oleh Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Sulawesi setelah diduga membuka kebun meric...
Bisnis06 Agustus 2026 10:03
PT HAP Hadirkan Rumah Subsidi dan Komersial di APEX 2026, Targetkan Penjualan 100 Unit
SULSELSATU.com, MAKASSAR – PT Hidayat Anugrah Pratama (HAP) memastikan akan ambil bagian dalam APERSI Property Expo (APEX) 2026 yang berlangsung di ...
Ekonomi06 Agustus 2026 09:34
Kalla Institute Dampingi UMKM Sambusa di Pangkep Go Digital dan Tingkatkan Produksi
Kalla Institute terus memperkuat perannya dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)....
Video05 Agustus 2026 22:59
VIDEO: Viral, Mobil Dikejar dan Dirusak Massa di Pattontongan Maros
SULSELSATU.com – Sebuah mobil dirusak massa di Jalan Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Selasa (4/8/2026). Berdasarkan informasi yang ...