SULSELSATU.com, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) berencana mendata ulang penerima keluarga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal itu dilakukan agar program tersebut lebih tepat sasaran.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengungkapkan berdasarkan laporan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di lapangan terdapat keluarga yang layak menerima BPNT namun belum mendapatkan bantuan sosial tersebut. Sebaliknya, keluarga yang dinilai tidak layak mendapat bantuan justru menerima manfaat BPNT.
“Kami akan ada penyesuaian, angkanya berapa kami belum bisa putuskan, tetapi penajaman BPNT akan kami lakukan,” katanya, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (17/12/2019).
Baca Juga : Pemkab Gowa Bersama Bulog Mulai Salurkan Bantuan Pangan Beras ke Masyarakat
Untuk diketahui, pemerintah menyalurkan manfaat BPNT kepada 15,6 juta keluarga. Program BPNT ini akan disalurkan lewat kartu sembako murah yang merupakan salah satu janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye Pilpres 2019 lalu.
Ia menuturkan kesalahan tersebut disebabkan oleh ketidakakuratan data. Karenanya, ia menyatakan Kemensos akan mendata ulang penerima BPNT. Nantinya, seluruh penerima bantuan sosial akan menggunakan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Targetnya kami harapkan sampai pertengahan 2020 kami sudah hampir 100 persen penerima manfaat berbasis NIK,” ujarnya.
Baca Juga : VIDEO: Warga di Pekalongan Keluhkan Bantuan Makanan dari Kemensos, Warga: Ada Belatungnya
Dalam hal ini Kemensos akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun, pemerintah akan memberikan kelonggaran pada penduduk di Papua dan Papua Barat.
“Kondisi Papua dan Papua Barat memang ada standar ganda menyangkut situasi politik keamanan dan lain-lain. Tetapi di luar Papua dan Papua Barat kami akan menuju seluruh penerima bansos berbasis NIK,” ujarnya.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar