Logo Sulselsatu

Dewan Nilai Tarif Angkutan Online di Sulsel Tak Manusiawi

Asrul
Asrul

Selasa, 21 Januari 2020 19:14

Komisi D DPRD Sulsel bersama Oraski Sulsel soal tarif angkutan umum online. (Sulselsatu/Asrul)
Komisi D DPRD Sulsel bersama Oraski Sulsel soal tarif angkutan umum online. (Sulselsatu/Asrul)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi D DPRD Sulsel menggelar pertemuan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski) Sulsel serta Dishub, Selasa (21/1/2020).

Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa tarif jasa angkutan umum online (mobil) di Sulsel yang berlaku saat ini dianggap tidak manusiawi.

“Oraski ingin tarif angkutan dinaikkan agar sejalan dengan kesejahteraan mereka. Sangat layak dinaikkan karena pemerintah saat ini menggunakan standar minimal. Standar minimalnya Rl3000/kilometer dan maksimalnya Rp6.500/kilometer,” kata Ketua Komisi D DPRD Sulsel, John Rende Mangontan.

Baca Juga : Warga Bara Baraya Timur Minta Kanal Segera Dinormalisasi

Politisi Golkar ini mengaku cukup tercengang mendapat keterangan dari para pengurus Oraski Sulsel. Bahkan iapun mendukung keinginan Oraski untuk meningkatkan tarif trayek.

“Dari informasi yang kami terima, selama 24 jam bekerja mereka hanya mendapatkan Rp238 ribu kotor. Bersihnya tidak sampai Rp100 ribu. Inikan tidak manusiawi lagi, mereka seharian bekerja,” ujarnya.

Pertemuan hari ini masih akan berlanjut dengan pertemuan berikutnya pada Kamis mendatang. Di mana akan menghadirkan Oraski, Dinas Prhubungan dan yang menyediakan aplikasi.

Baca Juga : Pengawasan di Biringkanaya, Fauzi Andi Wawo Siapkan Program KK Binaan Bagi Konstituen PKB

“Jadi biar tidak terkesan ada yang disembunyikan. Lagipula dari mereka ada beberapa hal yang mempertanyakan kebijakan dari penyedia layanan aplikasi,” tambahnya.

JRM meminta agar harapan kenaikan tarif ini ditanggapi serius oleh pihak pemerintah provinsi. Hal ini lantaran pemerintah provinsi disebut memiliki kewenangan dari harapan-harapan yang disampaikan Oraski.

“Jadi diharapkan pemprov memperhatikan karena dikeputusan menteri ada ruang gubernur terkait tarif. Provinsi menusulkan dan yang akan diputuskan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Semoga secepatnya ada surat ke Dirjen agar kami kawal. Jika suratnya lama turun dari Dirjen kita minta ke gubernur untuk bikin pergub agar keresahan mereka terjawab,” pungkasnya.

Baca Juga : Turun Pengawasan di Kecamatan Wajo, Andre Terima Keluhan Kanal Dangkal

Penulis: Asrul
Editor: Hendra Wijaya

 

 

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Ekonomi05 November 2026 19:01
OJK Luncurkan Tiga Pedoman Produk Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan tiga pedoman produk perbankan syariah untuk memperkuat pembiayaan sektor riil, termasuk kebutuhan usaha dan r...
Pendidikan05 November 2026 17:57
Pelindo Jasa Maritim Kenalkan Dunia Kemaritiman ke Pelajar Tuban
Sebanyak 125 siswa kelas XII SMAN 2 Tuban, Jawa Timur, mendapat kesempatan mengenal industri kepelabuhanan dan dunia kemaritiman melalui program Pelin...
Hukum05 November 2026 17:15
Ahli Soroti Sprindik Lama dan Alat Bukti Berulang, Penetapan Tersangka Kedua Bahtiar Dinilai Cacat Hukum
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr M Syukri Akub, menyoroti penggunaan surat perint...
Pendidikan05 November 2026 15:52
OJK Dorong Mahasiswa Jadi Agen Literasi Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong mahasiswa menjadi agen literasi keuangan sekaligus penggerak ekonomi daerah....