Logo Sulselsatu

LBH Palangkaraya Tegaskan Editor Mongabay Tak Langgar Izin Tinggal

Asrul
Asrul

Kamis, 23 Januari 2020 23:59

ilustrasi. (int)
ilustrasi. (int)

JAKARTA – Anggota LBH Palangkaraya Aryo Nugroho menegaskan bahwa editor media Mongabay, Philip Jacobson tidak melanggar izin tinggal saat kunjungan ke Palangkaraya, Kalimantan Timur.

“Kami lihatnya sih bahwa visanya memang visa kunjungan. Terus persoalannya bisa kita baca di pasal 38 UU Keimigrasian, jadi visa kunjungan itu item-nya yang bisa dilakukan adalah salah satunya untuk kegiatan jurnalistik, apa yang salah?” ujar Aryo dilansir dari CNN Indonesia, Kamis (23/1/2020).

Aryo mengatakan kedatangan editor Mongabay ke Palangkaraya itu hanya sekadar untuk mengunjungi rekannya yang merupakan Kontributor Mongabay. Selama di Palangkaraya, kata dia, tak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Philip sedang memproduksi berita.

Baca Juga : VIDEO: Tak Mampu Beli Susu, Bapak di Palangkaraya Ini Serahkan Anaknya ke Petugas PSBB

Meski tak melakukan kerja Jurnalistik, Aryo pun menilai tak ada salahnya bila Philip melakukan kerja Jurnalistik menggunakan visa tersebut.

“Artinya kalau hari ini pihak imigrasi bilang Philip datang ke DPRD, Philip terlihat lagi wawancara dan melakukan penulisan, pertanyaannya adalah apakah itu bisa dikatakan jurnalistik? Bisa dan itu bisa dilakukan oleh semua orang,” kata dia.

Selain itu, Aryo menyayangkan pihak imigrasi yang menahan Philip tanpa dasar hukum yang jelas. Tak hanya itu, ia juga memandang Philip mendapatkan perlakuan berbeda dari Imigrasi.

Baca Juga : Pacari Warga Sidrap, WN Filipina Tak Berpaspor Diamankan Imigrasi

Ia mencontohkan pada bulan September 2019, terdapat wartawan asing segera dideportasi bila menyalahi aturan izin tinggal. Sementara, proses penahanan Philip saat ini sangat berlarut-larut.

“Karena pada tahun lalu di bulan September, wartawan asing dia cepet dideportasi dalam kurun waktu seminggu. Ini Philip dari 17 Desember ditahan visanya dan paspornya oleh imigrasi,” kata dia.

Diketahui, Pasal 38 UU Keimigrasian menyebut visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Baca Juga : Diduga Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Tahan Editor Mongabay di Palangkaraya

Terkait kegiatan jurnalistik, dalam penjelasan pasal itu, ada syarat mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Keimigrasian, kewenangan pemberian itu ada di tangan Menteri atau perwakilan RI.

Mengutip situs KBRI di Washington, AS, syarat dalam aplikasi visa untuk jurnalis berbeda dari visa kunjungan biasa. Misalnya, harus menuliskan tujuan kunjungan jurnalistik, tempat dan narasumber yang akan dikunjungi, hingga profil perusahaan medianya.

Baca Juga : VIDEO: Teknologi Modifikasi Cuaca Berhasil, Hujan Guyur Palangkaraya

Editor: Hendra Wijaya

 

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Ekonomi30 April 2025 21:51
Di Tengah Dinamika Ekonomi Global, BRI Catatkan Laba Rp13,8 Triliun
SULSELSATU.com, JAKARTA – Di tengah dinamika ekonomi global akibat tensi geopolitik dan perang tarif, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BR...
Video30 April 2025 21:30
VIDEO: Stok Beras Tertinggi dalam 23 Tahun, Mentan Laporkan ke Presiden Prabowo
SULSELSATU.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025), untuk me...
Berita Utama30 April 2025 20:43
Menelusuri Jejak Sejarah Jeneponto: Dari Kejayaan Turatea Menuju Kabupaten yang Mandiri
SULSELSATU.com, JENEPONTO – Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai historis tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Terlet...
Hukum30 April 2025 19:31
Kemenkumham Sulsel Ikut Kick Off Penyusunan Renstra 2025–2029 dan Peta Proses Bisnis
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan turut ambil bagian dalam Kick Off Meeting penyusunan Rencana St...