SULSELSATU.com, MAKASSAR – Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020, penegakan disiplin, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terus digalakkan.
Sekretaris Kota Makassar, Muh Ansar mengatakan bahwa Pj Wali Kota telah menekankan kepada seluruh jajaran untuk tidak berpolitik praktis.
Pasalnya, dampak dari ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara serta masyarakat penerima layanan dan tataran pemerintahan.
Baca Juga : Warga dan Mahasiswa Pasang Baliho Penolakan PSEL di Tamalanrea, Pertanyakan Izin Amdal
Ansar juga menampik soal dugaan sejumlah camat melakukan politik praktis di Pilwali Makassar 2020.
“Baru saya tahu itu kalau camat pada sibuk urus politik,” kata Ansar.
Menurut Ansar jika kabar tersebut benar dan bisa dibuktikan maka tentunya akan ada ketentuan serta aturan yang harus dijalani seorang ASN tersebut
Baca Juga : Inisiatif Katimbang Siaga Bencana PLN UIP Sulawesi Dapat Penghargaan Pemkot Makassar
Persoalan kinerja, akan ada penilaian dari internal pemerintah, namun ketika itu terkait dengan keterlibatannya di politik maka tentunya ada Bawaslu dan aturan ASN akan memprosesnya
“Kan adaji Bawaslu yang mengawasi adaji juga aturannya bagaimana kalau PNS terlibat politik,” pungkasnya.
Penulis: Resti Setiawati
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar