SULSELSATU.com, PAREPARE – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah melakukan klarifikasi di Ombudsman RI, terkait polemik usulan kenaikan pangkat salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Parepare.
Klarifikasi di Ombudsman RI pada tanggal 18 Februari 2020 dihadiri Plt Kepala BKPSDM, Sekretaris dan Kepala Bidang serta Kasubid Kepangkatan.
Sekretaris BKPSDM Kota Parepare, Adriani Idrus mengatakan, kenaikan pangkat Muslimin diusulkan eks Kadis Perhubungan (Yosi Haya) pada Bulan Mei 2018 untuk pengangkatan di Bulan Oktober 2018.
Baca Juga : Pelayanan yang Baik Pemkot Makassar Terima Penghargaan dari Ombudsman RI
“Namun sebelum Bulan Oktober 2018, Muslimin diperiksa langsung Asisten Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Persetujuan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN) nya keluar pada Akhir November 2018, bahkan kami telah melakukan konsultasi ke BKN terkait polemik itu,” ujarnya, Ahad (1/3/2020).
Hasil konsultasi BKPSDM Parepare ke BKN, kata Adriani, terungkap bahwa persetujuan teknis kenaikan pangkat Muslimin bisa saja dibatalkan dengan hasil pemeriksaan KASN atau yg lain.
“Namun sampai sekarang, hasil itu belum turun dari KASN. Jadi kenaikan pangkat Muslimin bisa dibatalkan atau persetujuan teknis BKN belum bersifat final. Orang yang sudah terbit SK nya saja bisa dibatalkan jika memang dikemudian hari ditemukan ada kekeliruan. Dalam waktu sebulan ke depan, kami akan kembali melakukan kordinasi dan konsultasi ke KASN,” ujar dia.
Baca Juga : Stand BKPSDM di Parepare Fair Beri Pelayanan Taspen
Selain itu, kata Adriani, BKPSDM Parepare menilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Muslimin yang diajukan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat perlu ditinjau ulang. Lantaran yang bersangkutan terdata merupakan PNS yang tidak pernah mengikuti apel gabungan setiap hari Senin dan upacara kebesaran lainnya selama tahun 2018 hingga April 2019.
Penulis: Andi Fardi
Editor: Kink Kusuma Rein
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar