SULSELSATU.com – Kebijakan ekonomi yang dibuat Presiden Joko Widodo akibat Covid-19 diprotes serikat buruh. Menurut mereka ada yang diistimewakan.
“Aneh aneh nih pembuat kebijakan ekonomi pemerintah dalam membantu pelaku usaha kecil yang terkena dampak Covid-19. Kok malah yang dibantu tranportasi ojol saja sih,” kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono seperti diberitakan detikcom, Jumat (17/4/2020).
Pria yang biasa disapa Poyu ini menilai pemerintah terlalu ‘manjakan’ ojol karena pendiri ojol duduk sebagai menteri dan salah satu komisarisnya adalah kakak dari Menteri BUMN. Ia berharap pemerintah bisa adil sehingga semua sektor mendapat perhatian.
Baca Juga : Pemerintah Siapkan Rp36 Miliar untuk Subsidi Iuran JKK dan JKM Pekerja BPU
Seperti diketahui, pemerintah lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru saja mengeluarkan kebijakan bahwa ojol satu-satunya transportasi yang mendapatkan promo cashback sebesar 50% untuk pembelian BBM non-subsidi di SPBU Pertamina dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.
“Ini merupakan kebijakan yang sangat tidak adil dan terlihat pengambil kebijakan tidak tahu benar mana saja yang mestinya diberikan subsidi BBM untuk menjalankan usahanya disaat pandemi COVID-19. Kok cuma untuk ojol saja ya,” ungkapnya.
Menurutnya, masih banyak sektor lain yang juga kewalahan menghadapi Corona ini, seperti UKM dan moda transportasi lainnya yang masih membutuhkan subsidi BBM bagi kelangsungan usahanya selama pandemi.
Baca Juga : Suplay Melimpah, BI Proyeksi Industri Pengolahan Nikel di Sulsel Turun pada Triwulan Ketiga 2025
Selain itu, nelayan yang dianggap sulit mendapat BBM murah untuk mencari ikan, hingga buruh yang sudah banyak dipotong gajinya juga tidak mendapat bantuan tersebut. Kebijakan Pertamina yang memberikan bantuan hanya kepada driver ojol dinilai salah sasaran.
“Lalu UKM makanan-minuman yang menggunakan gas Elpiji dan BBM tidak mendapatkan cashback, kemudian angkot dan taxi kok nggak dikasih cashback? Jangan-jangan provider startup unicorn ojol sudah punya keluarga menteri yang punya hubungan sama pemerintah. Ayo adil dong jangan aji mumpung,” tegasnya.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar