Logo Sulselsatu

Din Syamsuddin Sebut Kenaikan Iuran BPJS Bentuk Kezaliman Pemerintah

Asrul
Asrul

Jumat, 15 Mei 2020 23:50

Din Syamsuddin (INT)
Din Syamsuddin (INT)

SULSELSATU.com – Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS yang akan berlaku Juli 2020 mendatang, seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018.

Keputusan tersebut dianggap bentuk kezaliman di tengah kesulitan rakyat menghadapi pandemi virus corona (Covid-19), oleh Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin.

“Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat,” kata Din seperti dikutip dari CNNIndonesia, Jumat (15/5/2020).

Baca Juga : Elit Muhammadiyah Sebut Sidang Isbat dan Pantau Hilal Anggarannya Mahal

Din berpendapat menaikkan iuran BPJS Kesehatan saat ini semakin menambah kesusahan rakyat, dan bukan keputusan yang bijak. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi dapat menarik kembali keputusannya.

“Kita menuntut pemerintah untuk menarik kembali keputusannya, karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial,” tuturnya.

“Patut dipertanyakan mengapa BPJS sering berhutang kepada rumah sakit. Ke mana uang rakyat selama ini? Jika benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, maka itu dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” pungkasnya.

Baca Juga : Selain Jual Beli Tanah, BPJS Kesehatan Bakal jadi Syarat Haji dan Umrah

Editor: Asrul

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News19 November 2026 16:39
Mengembangkan Potensi Lokal, Antam Bangun Ekonomi dari Desa
Tidak semua desa membutuhkan program pemberdayaan yang sama. Ada desa yang memiliki potensi peternakan, ada yang lebih cocok mengembangkan pertanian, ...
Makassar19 November 2026 15:27
Pelindo Bangun Sumur Bor untuk Nelayan di Kelurahan Buloa Makassar
Keterbatasan air bersih masih menjadi persoalan bagi masyarakat pesisir di sekitar kawasan Makassar New Port (MNP)....
Hukum19 November 2026 14:49
Menang Gugatan GMTD, PT Hadji Kalla Siapkan Laporan Pidana Dugaan Pemalsuan Surat Tanah
SULSELSATU.com, MAKASSAR – PT Hadji Kalla dinyatakan menang dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Gowa Makassar Tourism Devel...
Metropolitan19 November 2026 13:45
Munafri Bawa Inovasi Lontara+ Berkibar di Nasional, Kota Makassar Raih Terbaik I Dari Bappenas RI
SULSELSATU.com, JAKARTA – Upaya Pemerintah Kota Makassar menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses masyarakat berbuah prestasi di...