SULSELSATU.com, MAKASSAR – Rektor Universitas Hasanuddin, ProfDwia Aries Tina Pulubuhu, menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan webinar nasional kerja sama Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Webinar Nasional dengan tema “Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Era Tatanan Baru Pasca Pandemi Covid-19” berlangsung secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dan live streaming di kanal youtube Universitas Padjadjaran, Jumat (26/6/2020).
Hadir sebagai nara sumber lainnya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Rektor Universitas Padjadjaran Rina Indiastuti.
Baca Juga : Pegadaian Kanwil VI Beri Beasiswa untuk 11 Mahasiswa Unhas
Dalam kesempatan tersebut, Prof Dwia memaparkan materi bertema “Strategi Pemulihan Sosial di Era New Normal, Suatu Perspektif Sosial”.
Prof Dwia menuturkan bahwa krisis Covid-19 tidak hanya menimbulkan permasalahan kesehatan, melainkan berbagai sektor di lini kehidupan bermasyarakat. Sejak pandemi, angka kemiskinan berdasarkan data dari Bank Dunia menunjukkan jumlah kemiskinan berada di angka 632 juta jiwa.
Di Indonesia sendiri, angka kemiskinan juga mengalami peningkatan yang proyeksinya mempengaruhi pertumbuhan perekonomian hingga 1%, sementara angka kemiskinan naik hingga 12,4%.
Baca Juga : Tim Pengabdian Unhas Edukasi UMKM Perempuan Minasa Upa Pemasaran Berbasis AI
“Semua ini adalah sumber permasalahan yang membuat kita terjebak di dalam perangkat krisis multidimensial. Persoalannya memang berawal dari Covid-19, sehingga menuntut pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Namun efeknya tentu berpengaruh pada krisis ekonomi, kemiskinan meningkat dan pada saat yang sama merangkap dengan krisis sosial,” jelas Prof Dwia.
Lebih lanjut, Prof Dwia memandang bahwa era new normal sebagai tatanan baru pasca pandemi merupakan situasi yang harus dihadapi bersama dengan melakukan penataan ulang dan beradaptasi di segala sektor dengan tetap berfokus pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Di tengah situasi wabah pandemi, menyamakan persepsi antara masyarakat dan pemerintah menjadi sangat penting, sehingga kebijakan yang dibuat dapat diterima semua pihak. Selain itu, diperlukan adanya penataan peta prioritas untuk membantu mengalokasikan sejumlah kebijakan yang dihadirkan pemerintah dalam upaya membantu masyarakat menghadapi krisis pandemi.
Baca Juga : LPS Gandeng Unhas Perkuat Literasi Keuangan dan Kompetensi Generasi Muda di Makassar
“Cara pandang ini perlu disamakan, jangan sampai masyarakat memandang hal itu adalah masalah, sementara pemerintah tidak, begitupun sebaliknya. Sehingga memang kita membutuhkan manajemen pasca krisis dan pemulihan seperti melakukan perlindungan pada komunitas terkena bencana, restorasi dengan waktu yang tepat untuk kehidupan normal serta formulasikan tujuan bersama dari semua pihak yang terlibat,” sambung Prof Dwia.
Untuk mengatasi krisis wabah, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan alokasi pendanaan. Saat ini, pemerintah menyediakan dana sebesar Rl677,2 Triliun. Prof Dwia menuturkan, dana ini sebaiknya dialokasikan secara berbeda antar wilayah disesuaikan dengan dampak yang dirasakan masyarakat, melakukan re-design terhadap pemulihan ekonomi nasional secara strategis menuju kemandirian masyarakat.
“Sekarang ini banyak regulasi yang dikeluarkan pemerintah, misalnya bantuan langsung tunai, sembako, kartu prakerja, bantuan listrik dan sebagainya. Saya melihat, peran pemerintah sangat dominan sementara partisipasi masyarakat lemah. Di era new normal, hal ini perlu di re-design ulang sehingga peran pemerintah dan partisipasi masyarakat berimbang dan bertahap,” tutup Prof Dwia.
Baca Juga : Kembangkan Potensi Talenta Lokal, PT Vale Terima Mahasiswa Kerja Praktik di Area Operasional
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar