SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Andre Prasetyo Tanta (APT) kembali menggelar reses di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Senin (8/2/2021).
Dalam pertemuan dengan warga yang didominasi petani, APT banyak mendengarkan keluhan warga. Salah satu ketua kelompok tani/gapoktan yakni Abd Rahman menyampaikan bahwa di Kelurahan Barombong dengan luas lahan pertanian kurang lebih 350 ha sawah padi dan cabai yang menjadi salah satu penyangga pangan di Kota Makassar sering terjadi kesulitan seperti pupuk, bibit dan alsintan sebagai sarana pendukung.
“Kami berharap kepada Bapak Andre Prasetyo Tanta memperjuangkan warga Kelurahan Barombong, khususya petani agar betul betul diperhatikan supaya ada peningkatan produktifitas hasil pertanian kami,” ujarnya.
Baca Juga : Koperasi Merah Putih Minta Akses Lahan Pemprov, Andre Tanta Siap Kawal Aspirasi Warga Gunung Sari
Warga lainnya, Sahrir mempertanyakan kelanjutan program lahan berkelanjutan yang tidak jelas. Dia berharap program lahan berkelanjutan ini bisa kembali diprorgmakan.
Ia juga mengeluhkan pembagunan Stadion Barombong yang tidak jelas kelanjutannya serta dampak pembangunan perizinan perumahan oleh pengembang yang tidak memperhatikan dampaknya seperti banjir dan lahan pertanian yang semakin menipis akibat pemerintah terlalu gampang mengeluarkan izin.
“Jadi kami harapkan pemerintah melihat kami di Kelurahan Barombong. Tolong stadion dan izin pembangunan perumahan bisa dipertimbangkan secara selektif dalam mengeluarkan izin,” jelasnya.
Baca Juga : Minim Armada Sampah di Buloa, Ketua Komisi C DPRD Sulsel Janji Koordinasi dengan Pemkot
Mendengar keluhan tersebut, Andre Prasetyo Tanta yang hadir di tengah warga kelompok tani, menyatakan akan memperjuangkan aspirasi tersebut.
“Petani di Makassar perlu mendapatkan perhatian agar mereka tidak lagi kesulitan terkait dengan pupuk, bibit serta sarana pendukungnya,” jelas APT.
APT juga berjanji akan menindak lanjuti keluhan warga terkait kelanjutan stadion Barombong dan perizinan pembangunan perumahan yang tidak mepertimbangkan dampak lingkungan (amdal). (*)
Baca Juga : Reses di Ujung Pandang, Ketua Komisi C Dengar Langsung Keluhan Warga Soal Drainase Meluap
Editor: ANDI
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar