Logo Sulselsatu

Haji 2021 Batal, Calon Jemaah Bisa Tarik Setoran Bipih

Midkhal
Midkhal

Minggu, 06 Juni 2021 16:35

ilustrasi. (int)
ilustrasi. (int)

SULSELSATU.com, Jakarta – Kementerian Agama memutuskan untuk kembali membatalkan pemberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M. Kebijakan ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis 3 Juni 2021.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. Dalam KMA tersebut juga ditegaskan bawah calon jemaah haji batal berangkat dapat menarik kembali setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang telah dibayarkan.

“Calon jemaah haji batal berangkat tahun ini dan sudah melunasi Bipih, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan,” ujar Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Sesditjen PHU) Ramadan Harisman, di Jakarta, Jumat (4/6/2021).

Baca Juga : Arab Saudi Gelar Haji Hanya untuk Domestik dan Ekspatriat, Indonesia Fokus Persiapkan Haji 1443 H

“Meski diambil setoran pelunasannya, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1443 H/2022 M,” sambungnya.

Sponsored by MGID

Berdasarkan KMA tersebut, ada tujuh tahapan pengembalian setoran pelunasan. Pertama, jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji dengan menyertakan syarat berikut: a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih; b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya; c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan d) nomor telepon yang bisa dihubungi.

Kedua, permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

Baca Juga : Tangkap Haikal Hassan Trending di Twitter, Ini Penyebabnya

Ketiga, Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

Keempat, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT.

Kelima, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.

Baca Juga : Haji 2021 Batal Berangkat, Dana Jemaah Aman!

Keenam, BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT

Ketujuh, jemaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening yang telah diajukan pada tahap pertama.

“Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” jelas Ramadan.

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Ekonomi20 Juni 2021 20:23
Asmo Sulsel Beri Bantuan CSR Rp300 Juta ke Bupati Mamuju
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan total Rp3...
Makassar20 Juni 2021 18:04
Muchlis Misbah Minta Pemkot Makassar Beri Perhatian Khusus ke Guru Mengaji
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar Fraksi Hanura Muchlis A Misbah meminta kepada Pemerintah Kota Makassar agar bisa lebih peka lag...
OPD20 Juni 2021 14:56
Pemkot Sudah Siapkan Perda Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Masyarakat Kota Makassar tak perlu khawatir jika menghadapi masalah hukum. Sebab, Pemkot Makassar memberikan bantuan ...
Sponsored by MGID
Sulsel20 Juni 2021 11:59
Pemkot-DPRD Parepare Sosialisasi Perda SPPD, Warga Usul Pagu Wilayah Ditambah Akomodir Anak dan Disabilitas
SULSELSATU.com, PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali turun sosialisasikan Perda Nomor 2 Tah...