Logo Sulselsatu

Hadiri Sosialisasi Permendagri No 28 Th 2021, Sekda Kota Makassar Berharap Penyerapan Anggaran Lebih Maksimal

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Senin, 30 Agustus 2021 22:41

Hadiri Sosialisasi Permendagri No 28 Th 2021, Sekda Kota Makassar Berharap Penyerapan Anggaran Lebih Maksimal

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Kota Makassar, Muh Ansar, hadiri sosialisasi Permendagri No 28 Tahun 2021 terkait pencatatan pengesahan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah secara virtual yang diadakan oleh direktur perencanaan anggaran daerah kemendagri RI, di war room meeting rool lt 10, Kantor Walikota Makassar, Senin (30/08/2021).

Dalam pemaparan oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Bahri, terkait penguatan tata kelola pengelolaan dana kapitalisasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama millik pemerintah daerah

“Persentase puskemas BLUD dan Non BLUD di Indonesia, yakni terdapat 6.337 atau 62 persen dengan status Non BLUD, dan 3.825 atau 38 persen status BLUD,” ujarnya.

Baca Juga : Sekda Kota Makassar: Realisasi APBD Kota Makassar capai 54 Persen

Selain itu, berdasarkan hasil audit BPKP dengan tujuan tertentu DJS Kesehatan Tahun 2018, terdapat SILPA dana kapitalisasi yang mencapai 2,5 Triliun, sehingga dirokemndasikan untuk meninjau ulang kebijakan menngenai pemberian dana kapitasi kepada FKTP.

Sponsored by MGID

Untuk menindak lanjuti hasil rekomendasi tersebut, dilakukan revisi pada Perpres 32 Tahun 2014 dan menghadirkan Permendagri No 28 Th 2021.

Dengan adanya penyesuaian ini, Sekda Kota Makassar, Muh Ansar, berharap adanya kejadian temuan BPKP khususnya terkait angka SILPA dapat diminimalisir.

Baca Juga : Workshop Persiapan Dokumentasi BLUD Persiapan Pembentukan BLUD PALD Kota Makassar

“Pada dasarnya, di daerah membutuhkan dana/anggaran, namun penggunaannya dibatasi oleh aturan yang berlaku, sehingga terjadi SILPA yang cukup besar. Dengan adanya revisi tersebut diharapkan penyerapan anggaran lebih maksimal,” ujarnya.

Puskesmas sebagai tingkat pertama dalam praktek penggunaan anggaran, dengan adanya aturan yang baru nantinya, dapat lebih leluasa dalam penggunaan anggaran untuk pelayanan kesehatan masyarakat, dengan tetap mematuhi koridor aturan yang berlaku.

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Video18 September 2021 21:42
VIDEO: Begini Penampakan Desain Stadion Mattoanging
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemprov Sulsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) belum lama ini melakukan penandatanganan kontrak dengan PT Ar...
Ekonomi18 September 2021 21:12
PLN Gelar Pelatihan Videografi dan Beri Bantuan Gapura Wisata Cendol Malino
SULSELSATU.com, MAKASSAR – PLN berkomitmen untuk terus mendukung para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha kecil mikro dan menengah serta pembe...
Video18 September 2021 19:10
VIDEO: Tarik Motor Kredit Macet, Kantor Finance di Karawang Dihancurkan Massa
SULSELSATU.com – Sebuah video CCTV memperlihatkan sekelompok orang menghancurkan fasilitas kantor finance. Kejadian itu terjadi di kantor financ...
Sponsored by MGID
Video18 September 2021 17:10
VIDEO: Aksi Wanita Muda Goyang TikTok di Depan Masjid Raya Sumbar Dikecam Netizen
SULSELSATU.com – Aksi tak terpuji seorang wanita tak berhijab berjoget di kawasan Masjid Raya Sumatra Barat (Sumbar). Dalam video terlihat wanit...