Logo Sulselsatu

Sekda Takalar Tegaskan Izin Tambang Harus Jelas dan Resmi

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Rabu, 24 November 2021 14:07

Sekda Takalar (Ist)
Sekda Takalar (Ist)

SULSELSATU.com, TAKALAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar Muh Hasbi menegaskan izin tambang harus jelas dan resmi dari pemerintah.

Hal ini ditegaskan oleh Sekda Muh Hasbi pada rapat koordinasi sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar yang diselenggarakan Bagian Perekonomian dan SDA Takalar, di Villa Saung Beba Desa Tamasaju, Rabu (24/11/2021).

Sekda Takalar dalam sambutannya mengatakan bahwa persoalan tambang memang tidak ada habisnya, tambang dapat dilanjutkan apabila mendapat izin resmi dari pemerintah.

Baca Juga : 100 Persen ODF, Kabupaten Takalar Kembali Raih Swasti Saba Wistara

“Perlu diketahui, akibat penambangan bahan galian golongan C ini, dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukaan tanah yang dapat mengandung bahan organik yang disebut dengan unsur hara dan berwarna gelap karena akumulasi bahan organik lapisan ini disebut olah yang merupakan daerah utama bagi tanaman”. katanya

Sponsored by MGID

Kata dia, untuk mendapatkan izin tambang terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari dinas lingkungan hidup provinsi kemudian dilanjutkan ke kantor PTSP Kabupaten yang ditandatangni oleh bupati, setelah mendapatkan rekomendasi kemudian diteruskan ke dinas ESDM untuk dilanjutkan ke dinas PTSP Prov. Sulsel

“Untuk saat ini Kab. Takalar tidak ada tambang ilegal, yang paling penting kepada kepala desa dan masyarakat saya harap supaya jangan ikut-ikutan menerima suap untuk merusak lingkungan. Mari kita jaga daerah kita agar tetap aman dan tentram” harap Sekda Takalar.

Baca Juga : Rakor Penguatan Peran dan Fungsi Forum Kewasapadaan Dini Daerah Dipusatkan di Takalar

Sementara itu, Kajari Takalar Salahuddin, dalam materinya menjelaskan harus ada izin dan aturan yang mengatur tentang tambang. Jika ada tambang ilegal, pemerintah desa dapat melaporkan untuk dilakukan penertiban tambang tersebut.

“Pemerintah desa dapat membuat peraturan desa (Perdes) begitupun dengan peraturan tambang. Tambang boleh dibuatkan peraturan desa dengan rujukan peraturan daerah. Peraturan desa boleh dibuat untuk mengcover kegiatan pemerintahan desa” imbuhnya.

Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kabupaten Takalar Muhammad Ikbal, menyampaikan kegiatan berlangsung sehari dengan yang dihadiri para Kepala Desa dan Aparat Desa se-Kec. Galesong Utara. Adapun tujuan kegiatan ini untuk memberikan edukasi kepada para Kepala Desa dan Aparat Desa terkait Regulasi Dan Kebijakan Di bidang pertambangan serta membuka ruang diskusi bersama APH terhadap permasalahan- permasalahan yang ada di Desa terkait tambang.

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Berita Utama17 Januari 2022 23:24
Rugikan Negara Rp 1,3 Miliar, Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Proyek KAT Kemensos
SULSELSATU.com, Jeneponto – Penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto (Kejari) resmi menetapkan 4 orang tersangka atas kasus dugaan Korupsi Proyek pem...
Video17 Januari 2022 23:18
VIDEO: Aksi Heroik, Pesepeda Berjaket Ojol yang Kawal Ambulans
SULSELSATU.com – Sebuah video memperlihatkan aksi seorang pria berpakaian ojol kawal ambulans yang tengah membawa pasien. Dalam video terlihat p...
Ekonomi17 Januari 2022 23:16
Andi Sudirman Sambut Baik Menurunnya Angka Kemiskinan di Sulsel
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan penurunan angka kemiskinan di Sulsel sebagai cap...
Sponsored by MGID
Sulsel17 Januari 2022 22:20
Lewat Aplikasi Maupun ATM, Warga Barru Kini Lebih Mudah Bayar PBB
SULSELSATU.com, BARRU – Warga Barru kini lebih mudah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pasalnya, Badan Pendapatan Daerah (Bape...