SULSELSATU.com, Jeneponto -Sosok Doktor Syafruddin Nurdin tidak asing lagi. Dia kali ini masih menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Jeneponto dan sebentar lagi akan menjabat sebagai pejabat Fungsional berdasarkan SK Presiden.
Syafruddin Nurdin yang ditemui sulselsetu.com, Rabu malam (08/12/2021) sekitar pukul 19.30 wita di Kediamannya, menceritakan banyak hal tentang perjalanan karirnya selama menjabat Sekda Jeneponto.
Ia mengaku menerima amanah sebagai Pelaksana Jabatan (PJ) sekretaris daerah (Sekda) Jeneponto sejak tahun 2017 menggantikan Muhammad Syarif Patta yang maju sebagai calon Bupati Jeneponto.
“Waktu itu saya menerima amanah sebagai PJ Sekda tahun 2017 untuk mengisi jabatan lowong karena Sekda sebelumnya mengundurkan diri karena ikut bertarung dalam pilkada,”Ujar Syafruddi.
Kata dia, tidak kurang dari 3 jam setelah menerima amanah sebagai PJ Sekda, ia pun langsung megindentifikasi 3 masalah yang dianggapnya strategis untuk diselesaikan.
INILAH TIGA MASALAH JENEPONTO YANG TERIDENTIFIKASI
Pertama Penataan APBD pokok tepat waktu karena bertahun tahun Jeneponto selalu mendapatkan penilaian kabupaten tidak taat dalam penetapan APBD.
Kedua penataan sistem Tata kelola keuangan untuk memperbaiki opini BPK karena selama ini Jeneponto selalu mendapatkan Opini Disclamer.
Masalah yang ketiga yakni mengeluarkan Jeneponto dari kabupaten tertinggal.
——
Untuk menyelesaikan tiga masalah tersebut, Syafruddi pun menggagas Dua konsep yang diyakini dapat mentreatmen masalah tersebut.
“Dua Konsep yang saya buat itu, pertama Spirit kompetensi Dan Integritas Moral dalam Mewujudkan Peradaban Birokrasi dan konsep yang kedua Adalah Gerakan Revolusi Data”pungkas Syafruddin.
Dokter Chapa panggilan akrabnya menuturkan, Konsep pertama yang dia lakukan yakni melakukan Internalisasi Kompetensi pejabat baik Kompetensi Manajerial, Tekhnis dan sosio kultural dengan integriras Moral.
“Alhamdulliah ternyata cukup efektif membuat seluruh stakeholder menjadi Fokus ,dalam artian Fokus atas Fungsi dan kewenangan, fokus dengan data based yang valid, Fokus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi , monitoring dan fokus pada target,”katanya.
Hasil dari kedua Konsep yang dia gagas, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 APBD Pokok Jeneponto selalu tepat waktu dan juga memberikan pengaruh dalam Tata kelola Keuangan dengan Opini WDP.
Jeneponto yang dikenal sebagai daerah tertinggal kata Syafruddin, kini bukan lagi.
“Tim Percepatan perbaikan status Daerah yang kami bentuk bekerja siang malam dan hasilnya tahun 2019 Jeneponto keluar dari Status Daerah tertinggal berdasarkan SK President,” tuturnya.
Ia pun mengatakan, kinerja ini dicapai sesuai harapan dan target yang dikelola dalam sebuah Grand Disgn Penataan intervensi dalam mewujudkan perencanaan daerah dan tata kelola Keuangan.
“Sekali lagi belum optimal karena struktur APBD masih harus di desain lebih baik agar berkontribusi maksimal pada capaian visi Misi Bupati begitu juga dalam opini BPK yang sedikit lagi bisa WTP,”katanya.
Terkahir Syafruddin menilai, Jeneponto Kabupaten yang tidak layak miskin dan terbelakang berdasarkan potensi SDA.
“Kalau kita mengalaminya selama ini hanya karena kita Miskin Ide,”katanya.
Penulis Dedi
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar