Logo Sulselsatu

Demo Desak Polres Jeneponto Usut Kasus Dugaan Ijazah Palsu Kades Pappaluang dan Upsus Kedelai

Dedy
Dedy

Selasa, 14 Desember 2021 17:05

Suasana Aksi unjuk rasa depan Kantor Mapolres Jeneponto, Jalan Sultan Hasanuddin, Selasa 14/12/2021 (Dedi)
Suasana Aksi unjuk rasa depan Kantor Mapolres Jeneponto, Jalan Sultan Hasanuddin, Selasa 14/12/2021 (Dedi)

SULSELSATU.com, Jeneponto – Sejumlah Aktivis yang mengatasnamakan dari Gerakan Aktivis Sulawesi Selatan (GASS) menggelar aksi unjuk rasa depan Kantor Mapolres Jeneponto, Jalan Sultan Hasanuddin, Selasa (14/12/2021).

Dalam aksinya, mendesak penyidik untuk mempercepat kasus Kepala Desa Pappalluang, Kecamatan Bangkala, Muhammad Said yang di duga memakai ijazah palsu pada pencalonannya sebagai Kepala Desa di Pilkades serentak di Jeneponto 15 November 2021 kemarin.

Hasil Pilkades serentak, Muhammad Said kembali terpilih sebagai Kepala Desa Pappalluang.

“Muhammad Said Bin Bakka merupakan Kepala Desa Pappalluang yang mempunyai nama asli Rahim Bin Bakka, hal tersebut di perkuat oleh beberapa bukti yang telah kami kumpulkan,”ujar Jendral Lapangan Aksi, Irwan Abbas kepada sulselsatu.com.

Nama Rahim Bin Makka ini kata Abbas, diduga nama asli Kades Pappaluang sementara Muhammad Said adalah nama asli dari adik kandungnya. Untuk itu, Abbas berharap Penyidik serius menangani kasus ini.

“Bukan hanya itu, dari beberapa keterangan dan data yang kami kumpulkan bahwa Kepala Desa Pappaluang juga di duga memiliki Kartu keluarga (KK) yang telah di gandakan maka sudah jelas bahwa hal tersebut sangat keliru dan cacat secara administrasi,”katanya

Aksi yang di lakukan Garakan aktivis sul-sel (GASS) ini merupakan yang ke tiga kalinya. Pertama di Mapolres Jeneponto, kedua di Mapolda Sulsel dan ke tiga Kembali ke Mapolres Jeneponto.

Kasus Dugaan Ijazah Palsu kata Abbas sudah dilapor sejak tahun 2015 lalu.

Sementara salah satu orator Aksi, Alim Bahri mendesak kepada Kapolres Jeneponto AKBP Yuda Kesit Dwijayanto untuk menuntaskan dugaan kasus pemalsuan ijazah dan atau pemalsuan identitas yang secara nyata patut diduga melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Selain itu, kami juga berharap agar APH dalam hal ini Kepolisian Resort Jeneponto segera berjibaku secara kuat dan progresif untuk melakukan upaya penuntasan kasus dugaan korupsi program Upsus Kedelai yang menelan anggaran puluhan Milyar rupiah Tahun anggaran 2015 dan sedang berproses di Meja Penyidik Tipikor Polres Jeneponto,”jelas Alim

Penulis Dedi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Hukum05 November 2026 23:08
Dikawal LBH Anak Rakyat, Santunan Rp150 Juta Ahli Waris Awak Kapal Tuntas Dibayar
SULSELSATU, MAKASSAR – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Rakyat sukses mengawal pemenuhan santunan sebesar Rp150 juta kepada ahli waris almarhum ...
Politik05 November 2026 21:18
Bedah Pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Shari’ati, PKB Rumuskan Sosialisme ala Indonesia
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mengkaji konsep sosialisme Islam sebagai salah satu gagasan untuk membangun sistem ...
Bisnis05 November 2026 19:45
Kalla Transport & Logistics Raih Tiga Penghargaan Toyota
Kalla Transport & Logistics meraih tiga penghargaan dalam ajang Facing Depot Annual Meeting & Logistic Partner Annual Meeting 2026 yang disele...
Ekonomi05 November 2026 19:01
OJK Luncurkan Tiga Pedoman Produk Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan tiga pedoman produk perbankan syariah untuk memperkuat pembiayaan sektor riil, termasuk kebutuhan usaha dan r...